Makassar, DKPP – Teori kekuasaan dalam konteks demokrasi selama ini mengenal ada tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hampir tidak ada yang mengkritisi dengan tiga cabang kekuasaan di atas meskipun zaman terus berubah dan dalam realitasnya sumber-sumber kekuasaan juga banyak bertambah. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menyebutkan, pandangan yang
Pontianak, DKPP-Anggota DKPP, Nur Hidayat Sadini (NHS) menegaskan bahwa DKPP tidak hanya memberi sanksi kepada penyelenggara pemilu, namun juga melindungi. Ini disampaikannya dalam Bimtek Terpadu Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada 2017, yang diselenggarakan oleh KPU RI di Pontianak, Rabu (20/12). Dihadapan peserta, yakni KPU dari 57 daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan
Bogor, DKPP- Selama tiga hari ini, Rabu-Jumat (21-23/12), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan lokakarya pengembangan etika dengan para akademisi di Hotel Padjadjaran Suites, Bogor, Jawa Barat. Lokakarya bertema Pengembangan Etika Melalui Perguruan Tinggi tersebut mengundang 150 peserta dari 21 perguruan tinggi (PT) di Indonesia. Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait menjadi salah satu narasumber
Bogor, DKPP- Tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai ketentuan hukum adalah menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Selama empat tahun lebih DKPP bekerja, banyak hal-hal menarik yang muncul dalam proses kepemiluan di Indonesia. Hasil akhir penanganan perkara oleh DKPP dituangkan dalam bentuk putusan. Meskipun putusan berisi sikap akhir DKPP atas suatu perkara, akan
Bogor, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam tiga hari ini, Rabu-Jumat (21-23/12), mengadakan lokakarya pengembangan etika berbangsa dengan perguruan tinggi (PT) di Bogor, Jawa Barat. Acara dengan tema Pengembangan Etika Melalui Perguruan Tinggi mengundang 150 peserta dari 21 PT di Indonesia. Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie dalam sambutan pembuka menyebut, pengenalan etika melalui perguruan
Jakarta, DKPP – Dua Penyelenggara Pemilu kembali diberhentikan tetap dalam Sidang Kode Etik dengan agenda Pembacaan Putusan yang digelar pada Rabu (21/12). Pelanggaran yang dilakukan dua orang tersebut dinilai masuk dalam kategori berat sehingga sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP adalah Pemberhentian Tetap. “Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu