Transparansi dan Profesionalitas Menjadi Harga Mati bagi Penyelenggara Pemilu

Pontianak, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Valina Singka Subekti mengingatkan bahwa penyelenggara Pemilu adalah objek dari kode etik sehingga setiap saat terbuka kesempatan untuk dilaporkan apabila pihak-pihak-pihak yang seharusnya dilayani dalam kepemiluan, baik itu masyarakat atau pasangan calon, merasa dirugikan. Hal ini disampaikan saat menjadi salah satu narasumber dalam acara Bimbingan

Sinergi Kemitraan Penyelenggara Pemilu Melalui Bimtek Terpadu

Pontianak, DKPP – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyelenggarakan Bimbingan Teknis Terpadu di Pontianak, Senin (19/12). Kegiatan Bimbingan Teknis Terpadu Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada Tahun 2017 ini merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kota Manado (15/12). Dalam sambutan pembukaan, Ketua DKPP Prof. Jimly

Prof Jimly Tegaskan Mengenai Pentingnya Kode Etik Peserta Pilkada

Jakarta, DKPP-  Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kedua untuk perkara dengan Nomor Registrasi 125/DKPP-PKE-V/2016 dan 126/DKPP-PKE-V/2016. Sidang ini dilaksanakan di Ruang Sidang DKPP Lt. 5 Gedung Bawaslu dan juga melalui video conference dengan Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sesuai dengan sidang sebelumnya maka untuk pemeriksaan kali ini adalah mendengarkan keterangan

Rumusan Pertimbangan Putusan Harus Jelas

Jakarta, DKPP â€“ Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut H Sirait meminta kepada seluruh anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) agar dalam merumuskan pertimbangan Putusan dibuat secara jelas, detail, dan argumentatif. Hal ini untuk meminimalisir menjadi objek gugatan di pengadilan. Hal tersebut disampaikan Saut atas pertanyaan salah seorang anggota TPD itu menyampaikan bahwa Putusan DKPP itu final