Jakarta, DKPP – Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR MPR diskors pada pukul 13.05 WIB. Rapat ini dengan agenda pembahasan Logistik dan Daftar Pemilih Tetap serta Masalah Aktual Lainnya pada Pemilu 2019. Rapat dipimpin oleh Nihayatul Wafiroh dan Zainudin Amali. Hadir dalam RDP
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, Rabu 09/01/19 pukul 10.00 WIB. Melalui surat Nomor: PW/ 00362/DPR Rl/I/2019 dan berdasarkan Jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan Ill Tahun Sidang 2018-2019, yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI antara Pimpinan DPR
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 310/DKPP-PKE-PKE-VII/2018 melalui video conference di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, dengan Mapolda Sulawesi Barat, Selasa (8/1). Pengadu pada perkara tersebut adalah Faisal Jumalang Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kab. Mamuju yakni Hamdan Dangkang, Asriani,
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa perkara nomor 318/DKPP-PKE-VII/2018 dengan Teradu Ari Nurwanto, Syainul Irwan, dan Lailatus Sururiyah, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Binjai, Rabu (3/1). Mereka diadukan oleh Samsul Bahri Pane, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa. Pemeriksaan diselenggarakan melalui video conference di Mabes Polri di Jakarta dan Polda Provinsi Sumut. Ketua majelis
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 314/DKPP-PKE-PKE-VII/2018 dan 315/DKPP-PKE-PKE-VII/2018 melalui video conference di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, dengan Mapolda Nusa Tenggara Timur, Jumat (4/1/2019). Ketua majelis Alfitra Salamm berada di Mabes Polri dan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni
Jakarta, DKPP – Dewan Hehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik perkara nomor 313/DKPP-PKE-VII/2018 Kamis (3/1/2019) pukul 09.00 WIB. Sidang ini diselenggarakan melalui video conference di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, dengan Mapolda Sulawesi Tengah. Pengadu perkara nomor 313/DKPP-PKE-VII/2018 adalah Muh. Syarif Asgar A. Uda’a, Muh. Yusuf Tommy, Rahman, Amiruddin Lakuba,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Helena Ciara Calansina Homer selaku Anggota Bawaslu Kab, Pegunungan Arfak. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 19 perkara yang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Rabu (2/1). Sidang dipimpin oleh ketua majelis Muhammad bersama Ida Budhiati, Teguh
Download
Download
Download