Surabaya, DKPP – Anggota DKPP Alfitra Salamm menghadiri acara Deklarasi Kalah Terhormat, Menang Bermartabat, di Kota Surabaya, Ahad, (23/9/2018) malam. Acara yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur itu dihadiri pula Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar. Hadir petinggi partai dan calon-calon DPD Pemilu 2019, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Timur. Acara ini,
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Teguh Prasetyo menghadiri acara Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, di Ruang Sidang Utama, KPU RI Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (21/9/2018).  Rapat ini dipimpin oleh Arif Budiman, ketua KPU RI dan Anggota Evi Novida Ginting,
Jakarta, DKPP- Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati menghadiri diskusi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2019 yang diselenggarakan Bawaslu, Jumat (21/9) di Jakarta. Melihat data IKP Tahun 2019, Ida menyampaikan kegembiraannya, khususnya terhadap daerah pegunungan di Papua. Pasalnya, berdasarkan IKP Tahun 2019 tersebut, daerah pegunungan Papua yang memiliki kerawanan tertinggi hanya di Kabupaten Dogiyai dan Mamberamo
Riau, DKPP – Jika syarat pemilu yang demokratis yakni regulasi yang jelas dan tegas, peserta pemilu yang taat aturan, pemilih yang cerdas dan partisipatif, birokrasi yang netral dan penyelenggara yang Kompeten dan berintegritas dipenuhi maka demokrasi yang diawali dari Pemilu akan menghasilkan pemimpin yang berintegritas.  Pemilu yang berintegritas adalah pemilu diawali dari penyelenggara pemilu yang berintegritas.
Palu, DKPP – Pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang baik penyelenggara, peserta, proses maupun hasilnya berintegritas. Bukan hanya kemenangan seseorang menjadi gubernur, bupati  atau walikota tetapi proses bagaimana dia memenangkan kontestasi itu bisa diterima dengan legitimed dan berintegritas di mata masyarakat. Inilah keutamaan pemilu berintegritas. Hal ini disampaikan anggota DKPP, Prof. Muhammad saat menyampaikan pengantar
Palu, DKPP – Sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu bagi perguruan tinggi khususnya bagi kalangan mahasiswa memegang peranan yang sangat strategis, terkait kontinuitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang hanya dapat berlangsung apabila penyelenggaraan kehidupan bernegara tersebut senantiasa berlandaskan pada konstitusi. Demikian Rektor yang diwakilkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Dr. Sulbadana mengawali sambutannya pada acara
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh sebagian orang masih dianggap sebagai lembaga yang memberikan keadilan terhadap tuntutan-tuntutan pencari keadilan. Dalam perspektif penegakan kode etik hal ini benar tetapi dalam perspektif kepentingan yang bersentuhan dengan tugas-tugas teknis hal ini harus diluruskan. Demikian disampaikan anggota DKPP, Prof. Muhammad dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Persiapan
Jakarta, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr.  Alfitra Salamm menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilu 2019 di Ruang  Sidang Utama, Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Ahad (16/9/2018). Rapat ini dipimpin oleh Ketua KPU RI Arif Budiman bersama seluruh anggota KPU RI. Dari Bawaslu hadir Abhan, ketua, dan
Kendari, DKPP – Penyelenggara Pemilu tidak hanya harus peka terhadap hukum (sense of regulation), tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap etika (sense of ethics). Bicara etika, standar nilai yang sangat tinggi. Jauh di atas hukum. Demikian disampaikan oleh Anggota DKPP Prof. Muhammad saat menjadi narasumber pada acara Rakernis Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 dengan tema
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap 15 penyelenggara Pemilu pada Rabu, (12/9/2018) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pukul 14.00 WIB. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan 13 Putusan dari 17 perkara. Pada kesempatan tersebut, DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada 15 penyelenggara Pemilu. Bertindak