Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota KPU Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan diadukan ke DKPP terkait pelaksanaan Pemilukada Serentak 2015. Dalam sidang kedua yang dilaksanakan Rabu (16/03), para Teradu didalilkan tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu karena tidak menanggapi secara serius laporan setiap permasalah yang terjadi di lapangan. Pengadu dalam perkara Nomor 55/DKPP-PKE-V/2016 adalah
Manokwari, DKPP- Ketua dan dua anggota KPU Kab.Manokwari Selatan, Abraham Ramandei, Francis Edward Makabory dan Korinus Busna diperiksa DKPP, Rabu (16/3). Menurut Pengadu Maxi Nelson Ahoren, para Teradu telah memalsukan identitas dalam memenuhi persyaratan sebagai anggota KPU. “Mereka bukan masyarakat Manokwari Selatan,†kata Maxi. Para Teradu, lanjut Maxi, menggunakan surat keterangan untuk memenuhi syarat administrasi sebagai anggota KPU di
Jakarta, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang kode etik KPU Kabupaten Supiori, dan KPU serta Panwas Nabire pada Rabu (16/3). Lokasi sidang bertempat di di Kantor KPU Provinsi Papua, Jl. Soa Siok Dok II Kota Jayapura. Sidang ini melibatkan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dengan ketua majelis Nur Hidayat Sardini. Sidang kode etik KPU dan Panwas
Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang bertindak sebagai Teradu juga didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuka kotak suara. Saat menyampaikan pokok aduan, Pengadu menyatakan bahwa Teradu 1 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum. “Teradu 1 melakukan pembukaan kotak suara demi kepentingan memenangkan salah satu
Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, harus menjalani sidang pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini (14/3). Mereka dituduh telah meloloskan Pasangan Calon (Paslon) Perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan dukungan. Zaenal Ruma, Arief Budiman, Sukman, Muktar Muiz, Nuzul Fitri duduk sebagai Teradu dalam sidang yang digelar di
Jakarta, – Selama pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2015, tidak lepas dari masalah. Hal ini berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut DKPP Saut H Sirait, selama tahun 2015 DKPP telah menerima sebanyak 247 perkara. Daerah yang paling banyak adalah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 45 perkara. Kedua, daerah Jawa Timur sebanyak
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pdt. Saut H Sirait menerangkan ada beberapa potensi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam Pemilukada serentak. Potensi ini diketahui hasil dari focus group discussion (FGD) di sejumlah provinsi yang diselenggarakan DKPP. Ada tujuh kategori, salah satunya adalah dalam bidang administrasi. Permasalahan yang mengemuka seperti penetapan daftar
Medan, DKPP – Ketua dan anggota KPU Kab. Samosir dituduh berpihak kepada Paslon No. 4. Hal ini terungkap dalam sidang yang digelar di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Kota Medan, Jumat 11/03 pukul 09.00 WIB. Tuduhan keberpihakan menurut Pengadu dilakukan antara lain dengan sengaja mendaftarkan ratusan Pemilih dengan NIK invalid
Medan, DKPP – Selain mempersoalkan adanya NIK invalid, Pengadu S. Hotlan Sitorus dari LSM Pusat Riset Demokrasi (PRIDE) dan Samson Sihotang LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) juga mempermasalahkan terbitnya 1.285 lembar Surat Keterangan Domisili (SKD) sebelum penetapan DPT Pilkada Samosir. Menurut Pengadu, ketua dan anggota KPU Kab. Samosir secara sadar telah melakukan kekeliruan melalui
Medan, DKPP – S. Hotlan Sitorus dari LSM Pusat Riset Demokrasi (PRIDE) dan Samson Sihotang LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) mengadukan ketua dan anggota KPU Kab. Samosir terkait dugaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid, penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) dan keberpihakan kepada Paslon No. 4. “Teradu komisioner KPU Kab. Samosir dengan sengaja mendaftarkan ratusan