Kendari, DKPP – Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, bertindak sebagai Pengadu dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyeret nama Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara pada Selasa (8/3). Mahiludin Saga, Rustam, dan AlAbzal Naim, mendalilkan pokok aduan yang hampir sama dengan Pengadu pertama, LM.
Kendari, DKPP – Dalil aduan berikutnya yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna adalah adanya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1) yang tidak disampaikan kepada Paslon. “Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 22 ayat (8) menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekpitulasi DPTb-1 kepada Tim Kampanye Paslon. Namun, hal ini diabaikan Para
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Kali ini, melibatkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, yang dinilai tidak profesional dalam penyelenggaraan Pemilukada karena banyak ditemukan DPT (Daftar Pemilih Tetap) ganda dan fiktif. Bertempat di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, sidang dimulai sejak
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (8/3), menyidangkan perkara KPU Kabupaten Tolikara, Papua. Tercatat lebih dari lima pokok pengaduan yang diajukan oleh Pengadu. Namun, dalam proses sidang, bukti-bukti yang diajukan oleh Pengadu dinilai oleh majelis kurang dapat menguatkan tuduhannya. Perkara ini masih terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 dengan Pengadu bernama Yakobus