Jakarta, DKPP- Tak hanya memberi sanksi bagi penyelenggara Pemilu, keberadaan DKPP sebagai lembaga penegak etik bagi penyelenggara Pemilu juga berperan sebagai clearing house (pembersihan dari persangkaan buruk publik). Hal ini sebagaimana diakui oleh Ade Wetipo salah seorang Teradu yang nama baiknya direhabilitasi pada sidang pembacaan putusan DKPP, Selasa (4/11). Adi Wetipo merupakan Ketua KPU Kab
*** Seluruhnya dari Wilayah Papua Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada 10 penyelenggara Pemilu. Vonis tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Selasa (4/11). Mereka yang diberhentikan adalah, Benyamin Wayangkau, Barnabas Arisoi, Irma Isriyani Hasan, Mathias Imbiri dan Semith E Rumbiak, masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Kepulauan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa DKPP punya kewajiban untuk melindungi para penyelenggara Pemilu yang tidak terbukti melanggar kode etik. Ini menjadi kewenangan DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara Pemilu. “Banyak perkara yang Teradunya direhabilitasi. Ini karena pengaduan tidak dapat dibuktikan. Menjadi kewajiban DKPP untuk merehabilitasi nama
Jakarta, DKPP – Hari ini, Selasa (04/11) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Gorontalo. Sidang digelar pada pukul 10.00 WIB di Ruang sidang DKPP, Jl. MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Kelima Teradu, yakni Muh N Tuli, Ahmad