Arsip Bulanan: October 2014

Jumlah Suara Sama dengan Caleg Terpilih, Pengadu Minta Dipulihkan Hak Konstitusionalnya

Jakarta, DKPP- Agus Irawan salah seorang Caleg DPRD Kabupaten Belitung dari Partai Gerindra melalui Kuasa Hukumnya Saleh SH.,MH dkk melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Belitung ke DKPP. Adapun pokok aduannya yakni para Teradu dianggap telah melakukan penggelembungan suara dan bertindak diskriminatif terhadap peserta Pemilu. Dalam keterangannya saat sidang yang digelar Rabu, (15/10), Pengadu mengungkapkan

Sudah Ukur Jas, Caleg Terpilih Tak Jadi Dilantik

Jakarta, DKPP â€“ Bukan takdirnya. Mungkin kata itu yang cukup mewakili nasib nahas Wawan Setiawan, salah seorang calon DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat. Dia sudah ditetapkan oleh KPU Jawa Barat sebagai caleg terpilih. Namun harapan itu pupus setelah Putusan MK membatalkan kemenangannya.   “Saya merasa malu. Saya sudah dinyatakan caleg terpilih oleh KPU tapi

Sebanyak 107 C-1 Plano Hilang, KPU Jabar dan Cianjur Diadukan ke DKPP

Jakarta, DKPP – Wawan Setiawan, calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat nomor urut 3 mengadukan ketua dan anggota KPU Jawa Barat dan KPU Cianjur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pasalnya, mereka dinilai lalai dalam menjaga dokumen negara. Wawan menjelaskan, hasil pleno KPU Cianjur dia meraih 25.100 suara dan Kota Bogor sebesar 3.434 suara.

Komisioner KPU Sidrap Tidak Harmonis

Makassar, DKPP- Sidang kode etik penyelanggara Pemilu yang digelar DKPP di Kantor Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (15/10), mengungkap fakta hubungan tidak harmonis di antara komisioner KPU Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulsel. Dua komisioner KPU Sidrap Alimudin Baharudin dan Dahlia menerangkan, ketidakharmonisan tersebut karena sikap Ketua mereka Syamsul Alam. Syamsul yang juga Teradu dalam perkara

Ketua KPU Sidrap Diduga Memeras Caleg

Makassar, DKPP- Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Syamsul Alam, Rabu (15/10), harus menjalani sidang kode etik oleh DKPP. Dia diduga telah melakukan pemerasan kepada sejumlah calon legislatif (caleg).   Syamsul diadukan oleh Direktur Eksekutif LSM The Nene Mallomo Foundation Achmad Jafar. Hasil investigasi LSM tersebut menyebutkan, Syamsul telah memeras beberapa caleg, di

KPU Jeneponto Diduga Loloskan Caleg yang Masih Menjabat Kepala Desa

 Makassar, DKPP-Makassar, DKPP- Soal persyaratan calon anggota legislatif (caleg) kembali menjadi perkara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kali ini, caleg dari Partai Demokrat Mustafa Rola mempermasalah lima komisioner KPU Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel), terkait hal tersebut.   Kuasa hukum Mustafa, Usni Tamrin Tawang, mengungkapkan, KPU Jeneponto telah meloloskan empat caleg yang menurutnya masih menjabat

Kasek Panwaslu Kota Makassar Pertanyakan Alasan Pemberhentiannya

Makassar, DKPP- Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Ilyas Banu mengaku bingung dirinya diberhentikan dari jabatannya. Kepada Majelis DKPP, dia mempertanyakan, apa hak Ketua Panwaslu Kota Makassar melakukan itu. “Pemberhentian saya ini tidak prosedural. Menyalahi hukum. Sesuai peraturan presiden, saya hanya dapat diberhentikan oleh Sekjen Bawaslu,” terang Banu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran

KPU Kota Makassar Diduga Gunakan Data yang Salah dalam Menetapkan Caleg

Makassar, DKPP- Lima Komisioner KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (14/10), menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka diadukan ke DKPP oleh salah satu calon anggota legislatif DPRD Kota Makassar dari Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Rauf Rahman.   Dalam sidang yang digelar di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Rauf memaparkan, KPU Makassar telah membuat

DKPP Sebagai Modal dan Model Peradilan Etik

Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa  keberadaan DKPP merupakan modal sekaligus model bagi peradilan etik di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Jimly saat berdiskusi dengan belasan pegiat Hukum Tata Negara di tempat kerjanya, gedung DKPP Jl MH Thamrin No 14, Jakarta Pusat. “Undang-undang menyatakan bahwa putusan kami bersifat final

“Hujan Interupsi” Dan “Perebutan Mike” Warnai Penyusunan SOP

Bogor, DKPP – Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Oleh karena itu harus ada sinergitas antara staf bagian pengaduan dan staf bagian persidangan. Kerjasama dan koordinasi harus lebih ditingkatkan, masing-masing unit kerja di DKPP harus