Jimly : Harus Ada Kolaborasi Antara Hukum dan Etika Jakarta, DKPP– Ketua Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa untuk mencapai sebuah keadilan, harus ada kolaborasi antara hukum dan etika. Menurut Jimly, hukum tidak akan tegak tanpa adanya penegakan etika. “Dalam kehidupan berbangsa jangan hanya bergantung dengan hukum, tetapi etika juga harus difungsikan,â€
Papua, DKPP -Dua anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut H Sirait dan Nur Hidayat Sardini menghadiri Deklarasi Pemilu Damai dan Bermartabat di Tanah Papua, Minggu (19/1) pukul 13.00 WIT. Lokasi acara bertempat di Skouw Distrik Muaratami Kota Jayapura. Tempat tersebut merupakan daerah perbatasan Papua Nugini dengan Indonesia. Ini adalah daerah Inodonesia paling timur. Matahari
Jayapura, DKPP Banyaknya pengaduan kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Papua, baik dari KPU dan Bawaslu, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membuat mereka sering merasa waswas dalam mengambil keputusan. Namun, Anggota DKPP sekaligus Komisioner KPU Ida Budhiati menyarankan agar tidak perlu takut selama mereka merasa benar dan tetap on the track dalam mengambil kebijakan.
*** Pemda Papua, Komnas HAM dan Penyelenggara Pemilu Bersinergi Jayapura, DKPP – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta Pemerintah Daerah Provinsi Papua kompak. Mereka sepakat Pemilu 2014 harus sukses. Hal tersebut disampaikan dalam acara Sosialisasi Bagi Pemangku Kepentingan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 yang Damai
Jayapura, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan hasil Pemilu 2014 berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu fungsi kewenangan MK adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Namun saat ini MK sedang mengalami banyak masalah. Salah satunya adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) yang membatalkan
Jayapura, DKPP Semua penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, termasuk sekretariat bisa dikenakan sanksi kode etik. Maka dari itu, menaati seluruh prinsip kode etik penyelenggara Pemilu menjadi keharusan. Hal itu disampaikan oleh Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini (NHS) saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang kode etik penyelenggara Pemilu di Hotel Sahid, Papua, Jumat
Jayapura, DKPP -Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Etika Penyelenggara Pemilu yang diadakan oleh DKPP, KPU, dan Bawaslu di Papua secara resmi dibuka hari ini (Jumat, 17/1). Acara dibuka oleh Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini didampingi Ketua Bawaslu Papua Robert Horick dan Anggota KPU Papua. Sebanyak 300-an peserta dari jajaran KPU dan Bawaslu se-Provinsi Papua
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa penyelenggara Pemilu merupakan pelayan publik yang wajib melayani masyarakat, terutama voters, kandidat dan partisipan. Hal tersebut diungkapkan Jimly saat mengisi acara di Gatra, Jl. Kalibata Timur IV No 15, Kamis (17/1). “Semua penyelenggara Pemilu adalah pelayan masyarakat baik itu KPU, Bawaslu
DKPP, Merauke-Bangsa ini sedang menghadapi situasi yang sangat berat. Sistem norma mengalami guncangan besar. Penyebabnya, bisa karena pengaruh globalisasi, bisa juga karena kehendak masyarakat saat ini berubah setelah era Orde Baru. “Contohnya dalam sistem bernegara. Kita punya konstitusi sebagai kesepakatan paling tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Konstitusi sekarang ini berubah 300 persen. Kalau UUD 1945
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa anggota TNI dan Polri bisa diberikan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Namun, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Demikian disampaikan Jimly pada sesi tanya jawab di acara Rapim Polri dengan tema “Permasalahan Aktual Terkait Penyelenggaraan Pemilu 2014 dan