Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa penyelenggara Pemilu merupakan pelayan publik yang wajib melayani masyarakat, terutama voters, kandidat dan partisipan. Hal tersebut diungkapkan Jimly saat mengisi acara di Gatra, Jl. Kalibata Timur IV No 15, Kamis (17/1). “Semua penyelenggara Pemilu adalah pelayan masyarakat baik itu KPU, Bawaslu
Jayapura, DKPP -Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Etika Penyelenggara Pemilu yang diadakan oleh DKPP, KPU, dan Bawaslu di Papua secara resmi dibuka hari ini (Jumat, 17/1). Acara dibuka oleh Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini didampingi Ketua Bawaslu Papua Robert Horick dan Anggota KPU Papua. Sebanyak 300-an peserta dari jajaran KPU dan Bawaslu se-Provinsi Papua
DKPP, Merauke-Bangsa ini sedang menghadapi situasi yang sangat berat. Sistem norma mengalami guncangan besar. Penyebabnya, bisa karena pengaruh globalisasi, bisa juga karena kehendak masyarakat saat ini berubah setelah era Orde Baru. “Contohnya dalam sistem bernegara. Kita punya konstitusi sebagai kesepakatan paling tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Konstitusi sekarang ini berubah 300 persen. Kalau UUD 1945
Jayapura, DKPP Semua penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, termasuk sekretariat bisa dikenakan sanksi kode etik. Maka dari itu, menaati seluruh prinsip kode etik penyelenggara Pemilu menjadi keharusan. Hal itu disampaikan oleh Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini (NHS) saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang kode etik penyelenggara Pemilu di Hotel Sahid, Papua, Jumat