Jakarta, DKPP – Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengajak kepada KPU dan Bawaslu serta partai politik untuk membangun trust atau kepercayaan. Pasalnya, dia menilai saat ini ada permasalahan serius yang sedang dihadapi bukan hanya oleh penyelenggara Pemilu melainkan juga Pemilu secara keseluruhan. Pertama, masalah trust terhadap Pemilu pasca kasus Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal MK ini sebagai
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyarankan agar KPU mengevaluasi memorandum of understanding (MoU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Pasalnya, MoU ini menimbulkan resistensi yang cukup besar. Namun pihaknya juga menyarankan kepada semua pihak untuk tidak terlalu curiga dengan MoU itu. “KPU harus menjelaskan kepada publik mengenai maksud dari MoU
Jakarta, KPU – DKPP Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyarankan agar KPU menyampaikan informasi bulan hal-hal yang terkait dengan peserta Pemilu baik dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. “Usul, KPU sebaiknya mungkin nggak ada semacam report bulanan atau rutin. (Report) ini lain dengan news letters. Nesw letter ini hanya for
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan merehabilitasi ketua dan anggota KPU Pati, Jawa Tengah. Mereka dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. “DKPP memutuskan menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama baik para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Pati atas nama Achmad Jukari, Pramudya Buti Listyantoro, Much. Nasich, Endro
Jakarta, DKPP – Sumarno mengadukan Panwaslu Sragen kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pasalnya, Panwaslu setempat telah memberhentikannya sebagai anggota Panitia Pengawas Kecamatan Masaran. Teradu adalah Slamet Basuki, Heru Cahyono, dan Mursini. “Panwaslu Sragen mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 273/Panwaslu-SRG/X/2013 tertanggal 10 September 2013 kepada saya Sumarno tentang Pemberhentian sebagai anggota Panwascam Masaran Kabupaten Sragen. Apalagi surat
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengirimkan surat No. 0935/Und/DKPP/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan DPR RI, perihal Konsultasi Naskah Akhir Tata Laksana penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun maksud dari penyampaian surat tersebut yakni untuk meminta masukan, tanggapan dan pertimbangan terkait Rancangan Peraturan Bersama tentang
Jakarta, DKPP– Sidang ketiga untuk perkara Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (22/10) memasuki agenda memeriksa keterangan Terkait. Pengadu Enny Anggrek yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Alor menghadirkan dua orang Terkait, yakni Ketua Panwaslu Alor Dominika Deran dan Anggota Handi Sawaka. Ketua Panel Majelis Saut Hamonangan Sirait yang didampingi Anggota Nur Hidayat
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hari ini, Selasa (22/10) menggelar sidang lanjutan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua da Anggota KPU Kab Timor Tengah Selatan (TTS) , Nusa Tenggara Timur (NTT). Sidang ini merupakan sidang kali keempat dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dalam sidang kali ini, Pengadu II yakni Johanis