Lombok, DKPP- Sesi pertama Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (20/9) malam selain sesi membangun komitmen, juga diberi gambaran umum tentang rangkaian acara Bimtek. Ade Sukron Hanas, peneliti di Komite Pemilih Indonesia (TePI), menjadi fasilitator sesi ini. “Materi Bimtek ini selain
Lombok, DKPP– Setelah melewati acara Pembukaan, rangkaian acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dilanjutkan dengan acara inti, yakni penyampaian materi. Sesi pertama adalah Membangun Komitmen Belajar yang dilangsungkan pada Jumat (20/9) malam. Ada sekitar 25 peserta yang hadir dalam sesi ini. Mereka
Lombok, DKPP– Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar di Lombok memasuki hari kedua pada Sabtu, (21/9). Pada sesi pagi, peserta dipandu oleh fasilitator Rahmad Bagja dengan pokok bahasan “Kode etik Penyelenggara Pemilu sebagai fondasi dalam mewujudkan integritas Pemilu”. Adapun tujuan disampaikannya materi ini ialah untuk membangun pemahaman peserta mengenai
Lombok, DKPP– Anggota DKPP, Saut Hamonangan Sirait dalam penyampaian materinya berharap agar seluruh komponen penyelenggara Pemilu dapat menaati asas penyelenggara Pemilu. Hal tersebut diungkapkan Saut dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Lombok pada hari kedua, Sabtu (21/9). “Ada 12 asas penyelenggara Pemilu yg harus
Lombok, DKPP– Dengan melonjaknya jumlah perkara yang diadukan ke DKPP dan diprediksi akan semakin bertambah menjelang 2014, DKPP memformulasikan akan membentuk tim pemeriksaan di daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan DKPP No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu pasal 18. Oleh sebab itu lah, dalam Bimtek yang digelar di Lombok, Sabtu
Lombok, DKPP- Anggota DKPP, Nelson Simanjuntak (ex officio Bawaslu) mengungkapkan tidak ada conflict of interest di DKPP. Hal tersebut diungkapkan Nelson, dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Sabtu (21/9) di Lombok. Sebelumnya, salah seorang peserta Bimtek menanyakan efektivitas serta independensi kinerja DKPP terkait kesekretariatan DKPP
Lombok, DKPP– Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Tugas DKPP hari kedua sesi siang dimulai pukul 13.30 WITA. Adapun materi pada sesi ini yakni “Tata cara melakukan pemeriksaan administrasi laporan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu”. Pada sesi ini para peserta diperkenalkan mengenai perbedaan barang bukti dan alat bukti, dengan narasumber Nur Said dari Bareskrim Polri. “Sebelumnya,
Lombok, DKPP- Salah satu tujuan bimbingan teknis (bimtek) tata cara pengaduan pelanggaran kode etik di Lombok adalah membekali Bawaslu Provinsi untuk menerima pengaduan. Ke depan, pengaduan tidak hanya diterima oleh DKPP, tapi bisa juga melalui Bawaslu provinsi jika pelanggaran dilakukan oleh Panwaslu atau KPU kabupaten/kota. “Yang bisa menerima pengaduan Bawaslu. KPU tidak bisa menerima. Akan
Lombok, DKPP– Sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara umum diselenggarakan secara terbuka dengan prinsip cepat dan sederhana. Para pihak, baik Pengadu dan Teradu menjadi aktor utama, mereka yang harus melakukan pembuktian. Hal itu disampaikan oleh Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini saat menjadi narasumber sesi pembulatan dalam acara Bimbingan Teknis Tata Cara