Merasa Dicurangi, Pengadu Laporkan Tiga Penyelenggara Pemilu di Sumut

Jakarta, DKPP– Pada Selasa (29/4) lalu, Erik Atrada Ritonga melaporkan Mulia Banurea (Ketua KPU Prov Sumatera Utara), Dewi Eilfriana (Ketua KPU Kab Tapanuli Tengah) dan Pohan Hutabarat (Ketua Panwaslu Kab Tapanuli Tengah) ke DKPP. Adapun pokok aduannya yakni menurut Pengadu telah terjadi penggelembungan suara terhadap salah satu Caleg atas nama Rufius H. Hutahuruk dari Partai

Sidang Perdana Perkara Pamekasan

Sidang Perdana Perkara Pamekasan Jakarta, DKPP- DewanKehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini (Senin, 12/5) menggelar sidang untuk pengaduan dari Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Sidang perdana ini digelar di ruang sidang DKPP, Jakarta. Majelis dipimpin oleh Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie didampingi Anggota Valina Singka Subekti dan Anna Erliyana. Perkara ini diadukan oleh Muchammad Tamyis, salah

DKPP Akan Gelar 5 Sidang di Medan

Jakarta, DKPP- Selama dua hari berturut – turut Senin hingga Selasa (12-13/5) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  akan menggelar lima sidang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang melibatkan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) sebagai majelis di Kota Medan, Sumatera Utara. Hari pertama  Senin (12/5) akan digelar tiga sidang, dimulai pukul 10.00 WIB dengan perkara pelanggaran kode

Tidak Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Panwaslu, KPU Kab Karimun Dilaporkan Ke DKPP

  Jakarta, DKPP – Sesuai dengan hasil verifikasi materiil DKPP pada tanggal 29 April 2014 atas pengaduan dengan nomor 96/I-P-L-DKPP/2014, KPU Kab Karimun harus berhadapan dengan DKPP. Disebutkan dalam form pengaduan oleh Pengadu, yang bernama dr. Zulfan Efendi dari partai PKB bahwa KPU Kab Karimun tidak bersedia menindaklanjuti surat rekomendasi Panwaslu Kab Karimun tentang keberatan

KPU RI Tetapkan Suara Nasional

Jakarta, KPU – Akhirnya KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik dan perolehan suara secara nasional  calon anggota DPR, DPD dan DPRD tepat waktu. Penetapan ini melalui Rapat Pleno Terbuka tepat pukul 23.45 WIB pada Jumat (9/5). Rapat Pleno dipimpin langsung oleh ketua KPU RI Husni Kamil Manik dan didampingi 6 anggotanya. Penetapan ini

Sistem Pemilu 2014 Perlu Dievaluasi

Jakarta, DKPP- Anggota DKPP Saut H Sirait mengakui bahwa telah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Pemilu 2014 ini. Pelanggaran itu terjadi secara massif dari berbagai daerah di Indonesia. Namun pihaknya, tidak bisa serta merta menindak terhadap pelanggaran tersebut. DKPP akan menindak jika sepanjang ada laporan pengaduan. Bila tidak ada laporan, DKPP tidak bisa menindak, katanya saat diwawancara

Anggota KPU Kota Palopo Diberhentikan

Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk perkara Kota Palopo, Sulawesi Selatan, yang digelar hari ini (Jumat, 9/5) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu yang merupakan Anggota KPU Kota Palopo atas nama Sawal. Perkara ini diadukan oleh Ketua Panwaslu Kota Palopo Hisma Kahman. “Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian

Ketua dan Anggota Panwaslu Pangkep Direhabilitasi

Jakarta, DKPP- Sidang putusan untuk perkara dengan Teradu Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) telah dibacakan oleh Majelis Sidang DKPP hari ini (Jumat, 9/5). Dalam putusannya, DKPP menilai kedua Teradu tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu seperti yang dituduhkan oleh Pengadu Nur Ahmad dari LSM setempat.  Dengan begitu, sesuai kewenangannya DKPP

DKPP Berhentikan 13 Anggota PPK di Pasuruan

Jakarta, DKPP– Sebanyak 13 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mendapat sanksi pemberhentian tetap. Hal ini setelah sidang putusan DKPP, Jumat (9/5), memutuskan bahwa mereka terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII,

Ketua Panwaslu Paniai Diberhentikan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ketua Panwaslu Paniai Markus Gobai. Vonis tersebut disampaikan pada sidang dengan agenda Pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jumat (09/05).   Markus Gobai diadukan oleh Athen Pigome, selaku Pengadu I, Robert Y. Horik, Pengadu II, Fegie Y. Wattimena, Pengadu III, Anugrah Pata,