Jakarta, DKPP – Salah satu bentuk perwujudan instrumen demokrasi adalah Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dan Anggota Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) sebagaimana ketentuan Undang– Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Pemerintah telah membentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan
Jakarta, DKPP - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (27/8) pukul 10.00 WIB. Sidang berlokasi di dua tempat, Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Sidang ini dilaksanakan melalui video conference. Ketua majelis Fritz Edward
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati mengenalkan konsep peradilan etik kepada Ketua dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta (27/8). Pada diskusi yang berjudul “Peran dan Kedudukan Dewan Etik Dalam Lembaga Non Strukturalâ€, Ida mengawali penjelasan mengenai pentingnya keberadaan dewan etik dimulai dengan menjelaskan awal mula terbentuknya
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelat Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Pemilu KEPP untuk perkara Nomor 184 & 189/ DKPP-PKE-VII/2018, Senin 27/8/18 di Kantor KPU Provinsi Sumut. Pengadu perkara Nomor 184 & 189/ DKPP-PKE-VII/2018 adalah Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing, Cabup dan Cawabup Kab. Dairi yang memberika kuasa khusus