Maruarar : KPU Harus Jadi Problem Solver

Jakarta, DKPP– Maruarar Siahaan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yang bertindak sebagai saksi ahli dalam persidangan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Prov Jatim, mengungkapkan KPU harus menjadi problem solver dalam penanganan masalah demokrasi. “Seandainya KPU Prov Jawa Timur ini bertindak profesional, setia pada azaz, hal ini tidak mungkin akan

Ketum PPNUI: Tidak Ada Dualisme, yang Ada Tanda Tangan Palsu

Jakarta, DKPP– Pada sidang DKPP, Kamis (25/7), salah perkara yang terungkap adalah adanya dukungan ganda dari Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dalam Pemilukada Jawa Timur. Dukungan pertama mencalonkan pasangan Khofifah-Herman dan diakui oleh Ketua Umum (Ketum) PPNUI Yusuf Humaidi. Sedangkan yang kedua mencalonkan pasangan Soekarwo-Syaifullah, yang dalam SK dukungannya ada tanda tangan ketum dan

Sidang Kedua KPU Jatim, Ruangan Sidang Penuh

Jakarta, DKPP – Sidang kedua  dugaan pelanggaran kode etik KPU Jawa Timur  penuh pengunjung tadi siang, (26/7). Kursi ruang sidang yang hanya tersedia 56 unit tak mampu menampung jumlah pengunjang. Mereka terdiri dari simpatisan pasangan Khafifah-Herman SS dan juga para wartawan. Sehingga pengunjung terpaksa harus lesehan di lantai karpet. Tidak sedikit juga mereka yang berdiri.

Mantan Ketua PBNU Beri Dukungan Moral

Jakarta, DKPP – Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi hadir dalam sidang kedua dugaan pelanggaran kode etik KPU Jawa Timur  tadi siang (26/07) pukul 14.00. Hasyim tiba di DKPP sekitar pukul 13.45. Mantan calon presiden itu mengenakan pakaian koko warna putih dan berpeci hitam serta tasbih warna hitam di tangan. Dia menjelaskan

Senin Depan Sidang Terakhir KPU Jatim

Jakarta, DKPP –  Ketua majelis Jimly Asshiddiqe memutuskan, sidang terakhir dugaan pelanggaran kode etik KPU Jatim berakhir Senin (29/7) depan. “Sidang dilanjutkan Senin depan (29/7) pukul 10.00,” kata Jimly sambil mengetuk palu tiga kali. Sebelumnya, Jimly menawarkan kepada Teradu dan Pengadu mengenai kelanjutan sidang. Dari pihak Teradu meminta agar sidang dilanjutkan sekali lagi. Untuk itu,

Irman : Jangan Ada Keraguan!

Jakarta, DKPP- Irman Putra Sidin saksi ahli yang dihadirkan pihak Pengadu Pasangan Khofifah-Herman mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada niatan buruk dari KPU namun yang ada hanyalah keraguan. Pernyataan tersebut diungkapkan Irman dalam sidang kedua dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Prov Jawa Timur, Jumat (26/7). “Seharusnya semua SK dikumpulkan

Surat Suara Dilipat di TPS

Jakarta, DKPP – Kartu surat suara yang mestinya sudah dilipat di kantor KPU, namun pada praktiknya ada surat suara yang dilipat di tempat pemungutan suara. Hal tersebut terungkap dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Banyuasin tadi siang (25/07) yang dimulai pukul 09.35. Dalam sidang tersebut dihadirkan tujuh saksi dari pihak Pengadu dan satu

Saksi Kembali Sudutkan Teradu Perkara Banyuasin

Jakarta, DKPP-Sidang perkara Banyuasin kembali digelar pada Kamis (24/5) untuk melanjutkan agenda mendengar keterangan saksi. Pengadu yang merupakan perwakilan lima paslon menghadirkan tujuh saksi. Mereka merupakan saksi paslon, tokoh masyarakat Banyuasin, dan Anggota DPRD Banyuasin. Sedangkan Teradu yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Banyuasin menghadirkan saksi dari percetakan. Setidaknya ada dua hal yang diperkarakan oleh

DKPP Sidangkan Pengaduan Khofifah

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kamis (25/7) pukul 14.00 WIB, DKPP akan menggelar sidang perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terkait Pengaduan balon Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja yang dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013. Sidang digelar di Ruang Sidang DKPP,

Sembilan Penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Disidang

Jakarta, DKPP – Kuasa hukum Herman Adrian Koedoeboen dan M Daud Sangadji (Mandat), Radian Syam memperkarakan sembilan anggota penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku. Hal tersebut terungkap dalam sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tadi siang (24/07) sekitar pukul 13.00.   Kesembilan