Pelaksanaan Pemilukada di Jawa Tengah Optimis Tertib

Semarang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini menjadi narasumber dalam acara Pilkada Damai Indonesia Damai yang disiarkan secara live oleh TVRI Jawa Tengah kerjasama dengan TVRI nasional, Selasa (17/1) pukul 20.00 WIB di Gedung Gradika Bakti Praja, Jalan Pahlawan. Acara yang dipandu oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan

Terima Audiensi Dari DPRD Kab Boalemo, Saut Kenalkan Anggota DKPP

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (19/1) menerima audiensi dari DPRD Kab Boalemo. Pertemuan di ruang rapat DKPP ini, dihadiri Saut Hamonangan Sirait selaku anggota DKPP bersama tenaga ahli yakni Fery Fathurrahman dan Rahman Yasin. Pada kesempatan tersebut, Saut memperkenalkan sekilas tentang anggota DKPP kepada DPRD Kab Boalemo yang berkunjung ke DKPP. “Kami

Kasek Panwas Kupang Mengaku Tidak Dilibatkan Dalam Proses

Jakarta, DKPP – Sidang kode etik Panwas Kota Kupang memasuki babak kedua, Rabu (18/1/2017) pukul 16.00 WIB. Kali ini menghadirkan Kepala Sekretariat Panwas Kota Kupang Jance Kaborang sebagai pihak terkait. Bertindak selaku Ketua Majelis Nur Hidayat Sardini yang berada di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dan empat anggota Tim Pemeriksa Daerah yang berada di kantor sekretariat Bawaslu

Calon PAW Anggota KPU Sragen Tak Jadi Dilantik karena Cantumkan Biodata Palsu untuk Daftar KPU RI

Jakarta DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (18/1), menyidangkan perkara yang diadukan oleh Budi Maryono. Budi yang merupakan calon pengganti antarwaktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, mengadukan ketua dan anggota KPU Jawa Tengah yakni Joko Purnomo, M Hakim Junaidi, Wahyu Setiawan, Ikhwanudin, dan Diana Ariyanti. Dalam sidang terungkap, Budi merasa dirugikan oleh

DKPP Punya Riwayat Setiap Pengaduan yang Masuk

Jakarta, – Jumlah pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam Pilkada 2017 berkurang dibandingkan dengan Pemilukada 2015. Hal ini semakin meningkatnya kesadaran penyelenggara Pemilu terkait dengan kode etik penyelenggara Pemilu.     Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini menjelaskan, memang masih ada penyelenggara Pemilu yang diberhentikan oleh DKPP. Akan tetapi, penyelenggara Pemilu yang

Pejabat Eslon II dan III Wajib Setor LHKPN

Jakarta, DKPP – Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro memerintahkan kepada pejabat eselon II dan III di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI menyerahkan laporan harta kekayaan pejabatan negara. “Kita menerima surat pemberitahuan dari ketua KPK bahwa LHKPN itu menjadi wajib. Sebetulnya, yang menjadi kewajiban adalah hanya untuk eslon satu dan dua. Namun saya meniru Kementerian Keuangan.

Usai Gelar Putusan, DKPP Kembali Periksa Sembilan Belas Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Sebanyak sembilan belas penyelenggara Pemilu diperiksa DKPP, Kamis (12/1). Terdiri dari ketua dan anggota KIP Kab Aceh Barat Daya, KIP dan Panwaslih Kab.Aceh Jaya serta KIP Kab. Pidie. Sidang digelar melalui video conference di ruang sidang DKPP dan di kantor Bawaslu Provinsi Aceh. Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi Ida Budhiati di Jakarta, memimpin langsung jalannya