TANGERANG, – Anggota DKPP Alfitra Salamm menghadiri acara Distribusi Perdana Logistik Pemilu Luar Negeri Tahun 2019 di Zoodia Logistik, Jalan Husen Sastranegara, Benda, Kota Tangerang, pada Minggu (17/2/2019) pagi. Dalam kesempatan tersebut sekaligus melihat pelipatan kertas surat suara dan pelepasan armada pengangkut logistik suara. Menurut Arif Budiman, logistik ini akan didistribusikan ke luar negeri. Hari
Tarakan, DKPP – Mahasiswa sebagai elemen penting demokrasi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai tanggungjawab sama dalam mengawal pemilu demokratis, yakni pemilu yang jujur dan adil (jurdil) sebagaimana amanat UUD 1945. Caranya, dapat dilakukan dengan turut berpartisipasi dalam mengawal penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu. Tenaga Ahli DKPP, Mohammad Saihu menyatakan, pemilu yang demokratis akan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan perkara nomor 18-PKE-DKPP/I/2019 yang diadukan oleh ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Morotai, Lukman Wangko. Pihak Teradu perkara ini adalah Ketua KPU Kabupaten Pulau Morotai, yakni Saima Nuang. Berdasarkan pokok pengaduan, Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu
Tarakan, DKPP – Menjadi penyelenggara pemilu tidaklah gampang, tugas berat menanti. Bukan hanya itu, mereka juga terikat oleh Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mengapresiasi para penyelenggara pemilu. Pasalnya, mereka telah bersedia untuk mengorbankan hak politiknya. Menjadi penyelenggara Pemilu berarti kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat menjadi berkurang. “Awalnya
Tarakan, DKPP – Sebanyak ratusan mahasiswa mengikuti acara Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, pada Jumat (15/2/2019). Kegiataan yang diselenggarakan oleh DKPP ini diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Magister Ilmu Hukum Universitas Borneo Tarakan, Magister Administrasi Publik Universitas Borneo Tarakan, BEM PT Universitas Borneo Tarakan, BEM STMIK
Tarakan, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa sistem demokrasi di Indonedia sekarang ini masih yang terbaik dibandingkan dengan negara lain. Ia berdalih, Indonesia adalah negara yang secara geografis sangat luas dengan beragam agama, kultur, etnis maupun bahasa. Menurutnya, Indonesia telah mampu menjadi negara demokrasi yang mengakui akan keberagaman, berserikat/ berkumpul, dan keragaman
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Perkara Nomor 12-PKE-DKPP/I/2019 pada Kamis (14/2/2019). Sidang yang dilakukan melalui video conference antara Ketua Majelis Prof. Teguh Prasetyo di Jakarta dengan pihak Teradu, Pengadu dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang berada di Kantor Bawaslu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara pada Jumat 15 Februari 2019. Bertempat di Swissbel Hotel Jl. Mulawarman No.15, Karang Anyar Pantai, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kegiatan ini akan diikuti oleh sejumlah perguruan tinggi di Kota Tarakan, antara lain
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan perkara nomor 12-PKE-DKPP/I/2019 di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jakarta, pada Kamis (14/2/2019) . Sidang pemeriksaan ini diagendakan untuk memeriksa Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Abdul Wawan, selaku Teradu dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dengan Teradu Theodorus Kossay, Tarwinto, Melkianus Kambu, Zufri Abubakar, Diana Dorthea Simbiak, Fransiskus Antonius Letsoin dan Zandra Mambrasar di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (13/2/2019). Ketujuh orang tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua. Sidang ini adalah siding kedua terkait