Jakarta, DKPP – Hari ini (18/07) sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU Murung Raya digelar sekitar pukul 09.30. Agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi pengadu dan mendengarkan jawaban dari pihak Teradu. Ada pun sebagai Ketua Majelis Saut H Sirait dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini. Pihak Teradu, Ketua KPU Kabupaten Murung Raya Karnedi, dan
Jakarta, DKPP – Pihak prinsipal, M Setia Budi , meminta kepada majelis sidang agar persidangan tetap digelar meskipun pihak Teradu tidak hadir. Pasalnya, ia sangat kesulitan untuk mendatangkan saksi dalam persidangan. “Saya mohon kepada majelis, agar sidang ini tetap digelar. Karena kami sangat kesulitan untuk mendengarkan saksi,” jelas M Setia Budi dalam persidangan. Dia menilai,
Jakarta, DKPP – Pihak saksi Drs Saut Effendi MBA hadir ke persidangan ketika persidangan sudah ditutup. Rencananya Saut Effendi yang juga ketua umum Pertai Pemuda Indonesia akan memberikan keterangan sebagai saksid dari pihak Pengadu dalam persidangan ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Murung Raya. Pihak Teradu, Ketua KPU Kabupaten Murung Raya Karnedi, dan empat
Jakarta, DKPP – Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya T Abdul Rasyid mengatakan pihaknya sudah melakukan sesuai dengan prosedur dalam perekrutan anggota PPK. “Soal yang kualitas atau tidak berkualitas itu adalah berdasarkan hasil seleksi. Menurut saya, yang lolos adalah orang yang sudah berpengalaman. Buktinya, pada saat penetapan DCS (daftar calon sementara) tidak ada masalah dan berjalan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi teguran tertulis berupa Peringatan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Lembata Rafael Boli Lewa, Ketua Panwaslu Kabupaten Flores Timur Rofinus Kopong Teron dan Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nelce RP Ringu. Sanksi tersebut disampaikan dalam persidangan dengan agenda pembacaan Putusan, di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.
Semua Komisioner KPU Kota Bima Diberi Peringatan Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi teguran tertulis berupa peringatan kepada Ketua KPU Kota Bima Nurfarhati dan empat anggotanya, Gufran, Fatmatul Fitriah, Sri Nuryati, dan Firman. Sanksi tersebut disampaikan dalam persidangan dengan agenda pembacaan Putusan, di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14,
Jakarta, DKPP – Majelis sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Barito Timur H Muksin Mashur. Majelis juga menjatuhkan sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada Hj Dasimah dan Pardiono. Sanksi tersebut disampaikan dalam persidangan dengan agenda pembacaan Putusan, di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Rabu
Jakarta, DKPP- Hari ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pembacaan putusan untuk tiga daerah yakni, Kota Bima, Kab Lembata dan Kab Barito Timur. Dalam putusan yang dibacakan hari ini, DKPP kembali memberikan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketua KPU Kab Barito Timur, H Muksin Mashur merupakan
Jakarta, DKPP- Sidang perkara Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Banyuasin masuk babak mendengarkan keterangan para saksi. Saksi yang diizinkan untuk memberikan kesaksian adalah saksi dari pihak Pengadu. Sementara dari pihak Teradu yang menghadirkan Panwaslu Banyuasin tidak diizinkan memberikan kesaksian, karena Panwaslu bukan termasuk saksi, tetapi masuk sebagai Pihak Terkait. Pengadu dalam
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis-Sabtu (18-20/7) akan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Acara akan dilaksanakan di Hotel Aerotel Smile, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peserta dalam acara ini adalah perwakilan dari anggota KPU dan Bawaslu di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat,