DKPP Berhentikan Empat Penyelenggara Pemilu

*** Yang Direhabilitasi Lebih Banyak Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada empat penyelenggara Pemilu, Selasa (24/6). Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan. Selaku ketua majelis, Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardni, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut H Sirait. Sidang dibacakan di

Saksi: Ketua KPU Mimika Janjikan Bagi-Bagi Kursi Berdasarkan Suku

Papua, DKPP – Penetapan kursi anggota legislatif sejatinya berdasarkan perolehan suara kursi. Caleg yang mendapat suara terbanyak dan memenuhi kuota batas pembagian suara yang telah ditetapkan oleh peraturan. Namun lain dengan yang terjadi di KPU Mimika. Hal terungkap dalam sidang kode etik KPU Mimika, Sabtu (22/6). “Sebelum rapat pleno, ketua KPU menjanjikan pembagian kursi berdasarkan

Bawaslu DKI Jakarta Dinilai Tidak Memeroses Laporan Pengaduan

Jakarta, DKPP â€“ Bawaslu DKI Jakarta seharusnya segara menindaklanjuti setiap pengaduan dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Akibat penundaan perkara sehingga laporannya.   “Ada dugaan money politic yang dilakukan oleh salah seorang caleg Partai Gerindra. Sesuai dengan instruksi dari ketua pembina Partai Gerindra, setiap kecurangan atau money politic itu harus dilaporkan,” kata Relawan Gerindra Jakarta Utara Desah Liestyo, dalam sidang kode etik

Teradu Perkara Maluku Hadirkan Saksi

Jakarta, DKPP- Sidang untuk perkara Provinsi Maluku kembali digelar hari ini (Senin, 23/6) di ruang sidang DKPP, Jakarta. Teradu yang merupakan Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku kali ini menghadirkan tiga saksi, yakni Hamdi Jempot (Ketua Kantor Media Center KPU Maluku), Junus KP Tipka (saksi mandat PKPI), dan Daniel W Nirahua (saksi mandat DPD RI).