Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk perkara Kota Palopo, Sulawesi Selatan, yang digelar hari ini (Jumat, 9/5) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu yang merupakan Anggota KPU Kota Palopo atas nama Sawal. Perkara ini diadukan oleh Ketua Panwaslu Kota Palopo Hisma Kahman. “Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian
Jakarta, DKPP- Sidang putusan untuk perkara dengan Teradu Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) telah dibacakan oleh Majelis Sidang DKPP hari ini (Jumat, 9/5). Dalam putusannya, DKPP menilai kedua Teradu tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu seperti yang dituduhkan oleh Pengadu Nur Ahmad dari LSM setempat. Dengan begitu, sesuai kewenangannya DKPP
Jakarta, DKPP– Sebanyak 13 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mendapat sanksi pemberhentian tetap. Hal ini setelah sidang putusan DKPP, Jumat (9/5), memutuskan bahwa mereka terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ketua Panwaslu Paniai Markus Gobai. Vonis tersebut disampaikan pada sidang dengan agenda Pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jumat (09/05). Markus Gobai diadukan oleh Athen Pigome, selaku Pengadu I, Robert Y. Horik, Pengadu II, Fegie Y. Wattimena, Pengadu III, Anugrah Pata,
Jakarta, DKPP – Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi anggota Panwaslu Bireuen Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Deddy Satria M. Putusan tersebut disampaikan di Ruang Sidang DKPP, Jumat, (9/5). Seebagai Pengadu dalam kasus ini, Muklir, anggota Bawaslu Nangroe Aceh Darussalam. “DKPP memutuskan menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi terhadap nama baik Teradu atas nama Deddy Satria
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak akan menyidangkan sejumlah penyelenggara Pemilu baik PPK dan Panwascam di KPU Parigi Moutong. Pasalnya, mereka tidak lagi menjabat sebagai penyelenggara Pemilu. Mereka adalah ketua dan anggota PPK Kecamatan Balinggi, PPK Toribulu, PPK Parigi Tengah. Selain itu Ketua Panwascam Toribulu, Ketua Panwascam Ampibabo, ketua dan anggota Panwascam Parigi Tengah, dan Ketua Panwas kecamatan Balinggi. “DKPP
Jakarta, DKPP – Sidang kode etik ketua dan empat anggota KPU Halmahera Selatan berlangsung sekitar setengah jam, Kamis (4/9). Pasalnya, para Teradu sudah tidak lagi menjabat KPU Halmahera Selatan. Sidang digelar melalui video conference. Selaku ketua majelis Valina Singka Subekti dan Nurdin I Muhammad, ketua KIPP Maluku Utara yang juga Pengadu I berada di Ruang Sidang DKPP, Jakarta.
Kendari, DKPP- Lima komisioner KPU Kab Konawe Utara diadukan ke DKPP oleh Arwan salah satu Caleg DPRD Kab Konawe Utara dari Partai Bulan Bintang terkait pelolosan Caleg yang diduga berijazah palsu. Dalam persidangan yang digelar pada Rabu malam, (3/9) Arwan mengungkapkan bahwa para komisioner KPU telah meloloskan Caleg atas nama Jefri Prananda Iswahyudin yang diduga
Kendari, DKPP – Dalam sidang kedua untuk perkara KPU Kab Kolaka, Sulawesi Tenggara yang digelar malam tadi, Rabu (3/9) pukul 21.15 WITA, tidak dihadiri oleh pihak Pengadu M. Saenudin. Sidang digelar di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Jl Ratulangi no 11 Kendari. Kemarin, saat kami hubungi pihak Pengadu menyatakan oke akan hadir, tapi tadi kami hubungi
Jakarta, DKPP- Sidang kode etik dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Sumatera Utara (Sumut) digelar hari ini, Rabu (3/9/2014). Pengadu dalam perkara ini adalah Caleg nomor urut 4 DPRD Sumut dari Partai Hanura Sujian. Secara umum Pengadu Sujian seperti disampaikan oleh kuasanya Ahmad Yani memprotes keputusan KPU Sumut yang tidak meloloskannya. Padahal, sesuai data autentik