Utak-Atik Hasil Suara, KPU Tolikara Diadukan ke DKPP

Jakarta, DKPP –  Yunias Wandik, calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Gerindra menilai hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh KPU Kabupaten Tolikara. Pasalnya, dia  merasa bahwa dirinyalah caleg terpilih pada Pemilu Legislatif 2014 namun KPU setempat malah menetapkan caleg lain dari partai yang sama.   Menurut kuasa Pengadu Andy Andrus Kogoya , telah terjadi perubahan perolehan

Ketua KIP Aceh Timur Diadukan ke DKPP karena Sabu-Sabu

Banda Aceh, DKPP- Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Ismail diadukan ke DKPP oleh Ketua KIP Provinsi Aceh Ridwan Hadi.  Ismail diduga terlibat tindak pidana setelah tertangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kota Medan karena membawa narkotika jenis sabu-sabu. Penangkapan dilakukan pada 4 Desember 2014. Saat ini Ismail telah ditetapkan sebagai tersangka dan

Mantan Panwaslu Nabire Tidak Tahu Apakah Rekomendasinya Diterima KPU

Jakarta, DKPP- Sidang kedua untuk perkara Kabupaten Nabire, Rabu (11/2), hendak mengorek keterangan dari saksi terkait rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Nabire. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada KPU Kabupaten Nabire atas laporan Ketua DPD Golkar Nabire Martinus Dogomo yang juga Pengadu dalam perkara ini. “Ada dua poin yang hendak digali dari sidang kedua ini. Pertama, menyangkut

DKPP Akan Menyidang Panwaslu Kota Gunung Sitoli

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  akan menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Panwaslu Kota Gunung Sitoli pada Senin (5/10) pukul 09.00 WIB. Sidang akan bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara,        Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35, Medan. Bertindak selaku ketua majelis Saut H Sirait dan Anggota Majelis dari Tim

Sosialisasi DKPP Untuk Pilkada Serentak Berintegritas Di Papua Barat

Jakarta, DKPP- Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki perhatian serius terhadap agenda nasional yaitu Pilkada Serentakdi 9 provinsi, 22 kabupaten dan 36 kota yang akan digelar 9 Desember 2015.  DKPP ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada di Papua Barat dapat berjalan sesuai aturan hukum dan aturan etika, sehingga terwujud