DKPP Sosialisasikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai Persiapan Pilkada Serentak di Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur (Jatim) merupakan provinsi terbesar di Indonesia dan juga tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak yang mengikuti Pilkada serentak 2015. Sesuai data KPU Jatim, di provinsi ini akan dilaksanakan 19 pemilihan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Daerah yang akan menggelar Pilkada serentak di Jatim meliputi Kota Blitar, Kota Surabaya, Kota

DKPP Serahkan Arsip Putusan ke ANRI

Jakarta, DKPP- Jumat (8/5) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara resmi menyerahkan arsip putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada ANRI. Arsip putusan tersebut diserahkan langsung oleh Sekjen Bawaslu/DKPP Gunawan Suswantoro kepada Ketua ANRI Mustari Irawan di Lantai 4, Gedung Bawaslu RI, Jl. MH Thamrin No 14, Jakarta Pusat. Saat menyampaikan sambutan, Gunawan yang dalam

Pilkada 2015, Potensi Pelanggaran Semakin Canggih

Jakarta, DKPP- Anggota sekaligus Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini mengungkapkan kemungkinan akan adanya potensi pelanggaran yang semakin canggih pada Pilkada serentak 2015. Hal tersebut Ia sampaikan di ruang kerjanya, kantor DKPP siang tadi, Rabu (6/5). “Asumsi dasarnya, mereka para aktor atau peserta Pemilu kebanyakan ialah pemain lama, Pilkada bukan hal yang baru bagi mereka,

Soal PKPU Pencalonan Pilkada, Ketua DKPP Nilai Keputusan KPU Sudah Tepat

Jakarta, DKPP- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menuai polemik. Satu poin yang mengundang polemik adalah terkait pencalonan oleh partai politik yang sedang bersengketa. Hal ini menunjuk pada dua parpol yang secara internal sedang terjadi sengketa, yakni Partai Golongan

Saut: Jika Pilkada Sukses, Kita Layak Menepuk Dada

Mataram, DKPP- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada) serentak tahap pertama dijadwalkan 9 Desember 2015. Sebanyak 269 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak di tahun ini.   Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut Hamonangan Sirait mengatakan, Pilkada kali ini bisa menjadi tantangan tersendiri.

NHS: Penyelenggara Pemilu Jangan Mau Didikte

Mataram, DKPP- Persoalan pelik yang dihadapi jajaran KPU dan Bawaslu jelang Pilkada 2015 adalah lambatnya pencairan anggaran Pilkada dari pemerintah daerah setempat. Ada dugaan, ini terkait adanya kepentingan dari calon petahana (incumbent). Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini atau akrab disapa NHS mengingatkan agar mereka berhati-hati menyikapi hal ini.  Soal anggaran tidak

Penyelenggara Pemilu Harus Taat Kode Etik

Mataram, DKPP- Penegakan kode etik penyelanggara Pemilu yang dijalankan oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) memiliki konsekuensi tersendiri. Dengan penegakan kode etik, secara tidak langsung akan menempatkan para penyelenggara Pemilu sebagai objeknya. “Kode etik penyelenggara Pemilu itu di satu sisi dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara. Juga dapat menyelamatkan Saudara dari moral hazard. Akan tetapi, penegakan

Saut: Panwaslu Harus Berkomitmen

Semarang, DKPP – Saut Hamonangan Sirait, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan pembekalan kepada Panwaslu Kabupaten/ Kota  se- Provinsi Jawa Tengah, Selasa (28/4) malam. Pada sore sebelumnya sekitar pukul 16.00 WIB ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah,  Abhan Misbah SH telah melantik 21 Panwaslu Kabupaten/ Kota  se- Provinsi Jawa Tengah. Adapun ke-21 Panwaslu Kabupaten/ Kota

Ketua DKPP: Penyelenggara Pemilu Adalah Pengelola Demokrasi

Mataram, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menyebut, peran penyelenggara Pemilu sangat vital bagi kehidupan bangsa Indonesia. Menurutnya, penyelenggara Pemilu merupakan representasi negara dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem demokrasi. Koor bisnis demokrasi adalah soal pergantian kekuasaan. Mekanisme pergantian itu adalah pemilihan umum. Jadi kita semua ini adalah pengelola demokrasi, terang