Dua Pimpinan Bawaslu NTT dan Tim Asistensinya Dijatuhi Sanksi Peringatan karena Dinilai Tidak Cermat

Aktivitas

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (9/10), telah membacakan putusan atas perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua dan Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam putusannya, DKPP menilai kedua Teradu terbukti melanggar kode etik, sehingga dijatuhi sanksi peringatan. “Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I atas

Tak Terbukti Melanggar, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Direhabilitasi

Aktivitas

Jakarta, DKPP- Tiga Anggota Bawaslu Provinsi Lampung yang diadukan oleh Antoni Wijaya, Jumat, (9/10) direhabilitasi oleh DKPP lantaran tak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Ketiganya yakni Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, Nazarudin, dan Ali Sidik. Antoni Wijaya yang juga Anggota DPW Lembaga Aspirasi Masyarakat dan Analisa Pembangunan (LAMBANG) Provinsi Lampung

Jumat Ini DKPP Bacakan 5 Putusan

Aktivitas

Jakarta, DKPP-  Sebanyak lima putusan akan dibacakan DKPP pada Jumat (9/10). Pembacaan dilakukan dalam acara sidang putusan di Kantor DKPP, Gedung Bawaslu Lt 5, Jakarta Pusat. Lima daerah yang dibacakan putusannya adalah dari Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara; Provinsi Lampung; Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta Kabupaten Yahukimo dan Keerom, Papua. Sidang ini dapat diikuti dari

Valina Optimis Pilkada Serentak Berjalan Sukses

Aktivitas

Malang, DKPP – Sebanyak sembilan provinsi dan 260 kabupaten/kota tercatat akan mengikuti Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember 2015. Anggota DKPP Dr. Valina Singka Subekti menyebutkan, Pilkada serentak 2015 merupakan yang terbesar namun dibayangi potensi masalah yang tidak sepele. “Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemilihan umum paling banyak di dunia namun semangat kepemiluan yang

Penyelenggara Pemilu Harus Netral, Independen dan Imparsial

Aktivitas

Malang, DKPP – Peliknya proses penyelenggaraan Pilkada serentak menjadi salah satu masalah yang terungkap pada rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). FGD melibatkan secara aktif penyelenggara Pemilu dari 19 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak di Provinsi Jawa Timur Desember mendatang. FGD diharapkan menjadi sarana bagi penyelenggara