Ditetapkan Sebagai Calon Walikota Gunung Sitoli, Pengadu Batalkan Laporan

Jakarta, DKPP- Yuliaman Zendratno akhirnya membatalkan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Gunung Sitoli. Dia beralasan sudah ditetapkan sebagai calon Walikota Gunung Sitoli.   Pernyataan tersebut Yuliaman Zendratno sampaikan dalam sidang kode etik KPU Kota  Gunung Sitoli di Ruang Pusdalsis mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kamis (29/10). Bertindak selaku Ketua majelis, Saut H Sirait dan

Diduga Berpihak Terhadap Paslon, Anggota PPK Diperiksa DKPP

Bengkulu, DKPP – Ahmad Ahyan, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singaran Pati, Kota Bengkulu dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Nismawati, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) karena diduga melakukan keberpihakan terhadap pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu nomor urut 1 (satu) atas nama Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah. Dalam proses

Sistem Demokrasi Lebih Ideal Daripada Sistem Otoriter

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof.  Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa sistem demokrasi itu jauh lebih ideal daripada sistem otoriter. Dia menyampaikan demikian saat sesi tanya jawab Rule of Law Sebagai Basis Penegakan Hukum dan Keadilan yang diselenggarakan Komisi Yudisial di Jakarta, Rabu (28/10). Ada salah seorang peserta yang menyatakan bahwa Singapura dan Malaysia yang

Prof Jimly: Hakim Harus Secured From Politics

Jakarta, DKPP – Sudah seharusnya kekuasaan kehakiman itu bersifat independen dan tidak boleh terpengaruh oleh kekuasaan yang lain. Kekuasaan yudikatif dalam konsep trias politica mesti dijalankan. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menerangkan, konsep Trias Politica yang digagas Montesquieu berawal dari kekuasaan bersifat absolut. Seorang raja, dia memiliki kekuasaan bidang agama, juga dalam negara. Seorang raja yang

Prof Anna: Diberhentikan Karena Memang Terbukti Melanggar

Jakarta, – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Anna Erliyana menjelaskan bahwa lembaganya bukan lembaga pencabut nyawa. Lembaganya bertugas untuk mengjaga integritas penyelenggara Pemilu.  “Banyak penyelenggara pemilu yang dipecat. Akan tetapi, jumlah penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi itu jauh lebih banyak,” katanya saat menjadi  narasumber di acara Live Dialog Realitas Politik dengan tema Calon Tunggal di

DKPP Akan Periksa Anggota PPK Singaran Pati, Kota Bengkulu Selasa 27/10

Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singaran Pati, Kota Bengkulu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Selasa, 27 Oktober 2015. Sidang akan dimulai pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu. Ahmad Ahyan, selaku Teradu merupakan Anggota PPK Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu.

KPU dan Panwaslih Manggarai Barat Diperingatkan

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan hari ini, Senin (26/10) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat, dan kepada Pengadu Simeon Sofan Sofian yang merupakan anggota Panwaslih Manggarai Barat, dan Pihak Terkait Fidelis Santi dan Wigbertus Haryono yang merupakan Ketua dan anggota

DKPP Berhentikan 2 Penyelenggara Pemilu Terkait Perkara Pilkada

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (26/10), membacakan delapan putusan yang semua perkaranya berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Hasil dari delapan putusan tersebut, dua Teradu dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. Dua Teradu yang diberhentikan semuanya dari KPU Kabupaten Fak-fak, Papua Barat. Keduanya adalah Zainuddin S Hakim (ketua) dan Janward Hindom (anggota). Sedangkan

Senin (26/10) DKPP Bacakan 15 Putusan Terkait Pilkada

Jakarta, DKPP – Sebanyak 15 putusan akan dibacakan DKPP pada Senin (26/10). Pembacaan dilakukan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu lt. 5, Jl. MH. Thamrin 14 Jakarta Pusat. Putusan yang akan dibacakan tersebut tersebar untuk beberapa daerah, antara lain Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara; Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; Kota