Teradu Dituduh Buka Kotak Suara Demi Memenangkan Salah Satu Paslon

Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang bertindak sebagai Teradu juga didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuka kotak suara. Saat menyampaikan pokok aduan, Pengadu menyatakan bahwa Teradu 1 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum. “Teradu 1 melakukan pembukaan kotak suara demi kepentingan memenangkan salah satu

Loloskan Paslon Kurang Dukungan, KPU Gowa Disidang

Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, harus  menjalani sidang pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini (14/3). Mereka dituduh telah meloloskan Pasangan Calon (Paslon) Perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan dukungan.   Zaenal Ruma, Arief Budiman, Sukman, Muktar Muiz, Nuzul Fitri duduk sebagai Teradu dalam sidang yang digelar di

Awal Tahun 2016 DKPP Berhentikan 28 Orang

Jakarta, – Selama pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2015, tidak lepas dari masalah. Hal ini berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut DKPP   Saut H Sirait, selama tahun 2015 DKPP telah menerima sebanyak 247 perkara. Daerah yang paling banyak adalah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 45 perkara. Kedua, daerah Jawa Timur sebanyak

Kekurangan dalam Pemilukada Perlu Dibenahi

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)       Pdt. Saut H Sirait menerangkan ada beberapa potensi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam Pemilukada serentak. Potensi ini diketahui hasil dari focus group discussion (FGD) di sejumlah provinsi yang diselenggarakan DKPP. Ada tujuh kategori, salah satunya adalah dalam bidang administrasi. Permasalahan yang mengemuka seperti penetapan daftar

Pengadu Tuduh KPU Kab. Samosir Berpihak Pada Paslon No. 4

Medan, DKPP – Ketua dan anggota KPU Kab. Samosir dituduh berpihak kepada Paslon No. 4. Hal ini terungkap dalam sidang yang digelar di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Kota Medan, Jumat 11/03 pukul 09.00 WIB. Tuduhan keberpihakan menurut Pengadu dilakukan antara lain dengan sengaja mendaftarkan ratusan Pemilih dengan NIK invalid

Teradu: SKD untuk Memenuhi Hak Konstitusi Masyarakat

Medan, DKPP – Selain mempersoalkan adanya NIK invalid, Pengadu          S. Hotlan Sitorus dari LSM Pusat Riset Demokrasi (PRIDE) dan Samson Sihotang LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) juga mempermasalahkan terbitnya 1.285 lembar Surat Keterangan Domisili (SKD) sebelum penetapan DPT Pilkada Samosir. Menurut Pengadu, ketua dan anggota KPU Kab. Samosir secara sadar telah melakukan kekeliruan melalui

549 NIK Invalid Membawa KPU Kab. Samosir ke Sidang DKPP

Medan, DKPP – S. Hotlan Sitorus dari LSM Pusat Riset Demokrasi (PRIDE) dan Samson Sihotang LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) mengadukan ketua dan anggota KPU Kab. Samosir terkait dugaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid, penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) dan keberpihakan kepada Paslon No. 4. “Teradu komisioner KPU Kab. Samosir dengan sengaja mendaftarkan ratusan

Dua LSM Adukan KPU Kabupaten Samosir ke DKPP

Medan, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Samosir harus menjalani sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jumat, 11/03. Para Teradu terdiri atas Suhadi S. Situmorang, Fernando Sitanggang, Robinsar J. Barus, Jonsen Situmorang, dan Ika Rosila Samosir . Mereka diadukan oleh S. Hotlan Sitorus dari LSM Pusat Riset Demokrasi (PRIDE) dan Samson Sihotang

Hasil Verifikasi Dukungan Paslon Perseorangan di Kabupaten Bandung Diragukan

Bandung, DKPP- Teknis dalam tahapan Pemilukada 2015 banyak dinilai begitu rumit. Salah satunya adalah soal verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan calon (paslon) perseorangan. KPU dan jajarannya diragukan dapat menjalankan tahapan ini dengan maksimal.  Dalam soal kerumitan verifikasi ini, Ketua KPU Kabupaten Bandung Atip Tartiana dan Ketua PPS Baleendah Bambang Kamajaya diperiksa DKPP karena kerjanya diragukan.

NHS: Tanpa Supporting Unit, Tugas Komisioner Tidak Akan Berjalan

Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kembali menggelar diskusi dalam rangka mengawal perubahan UU Pemilukada serentak, Kamis (10/2). Hadir sebagai pemateri yakni anggota DKPP Dr Nur Hidayat Sardini (NHS), Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim, dan Prof Pipit R Kartawidjaja dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Dalam diskusi yang bertempat di ruang sidang DKPP ini, disampaikan oleh