Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Senin (13/6), merayakan ulang tahun yang keempat. Pelbagai apresiasi dan tanggapan muncul dari para pimpinan lembaga negara yang hadir dalam acara yang digelar di halaman parkir Gedung Bawaslu RI, Jakarta, tersebut. Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, misalnya, menilai kehadiran DKPP telah mampu mengubah persepsi publik terhadap penyelenggara Pemilu, baik
Jakarta, DKPP – Peringatan ulang tahun keempat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar pada Senin (13/6) kemarin berlangsung khidmat. Bersamaan dengan acara buka bersama dan tausiyah keagamaan, sekaligus peluncuran dua buku. “Tahun 2016 ini adalah tahun keempat bagi DKPP, ulang tahunnya sendiri persisnya kemarin, tanggal 12 Juni, namun karena berbenturan dengan hari libur, maka
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merayakan ulang tahunnya yang keempat. Perayaan bertempat di lapangan parkir Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Jakarta, Jalan MH Thamrin No. 14 pukul 16. 30 WIB. Hadir dalam acara ini Ketua Ombudsman Amzulian Rivai, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Husni Kamil Manik, Komisioner KPU Hadar Nafiz Gumay, Sigit Pamungkas,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memasuki usia yang keempat, tepatnya 12 Juni 2016. Setiap peringatan ulang tahun DKPP telah rutin melaksanakan laporan tahunan (annual report). Annual report dilaksanakan dari bulan Juni tahun sebelumnya hingga Juni saat perayaan ulang tahun. Selama Juni 2015-Juni 2016, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menerima pengaduan sebanyak 585 perkara. Dari
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang kode etik dengan Pengadu Honing Sanny, Rabu (8/6). Bertempat di Ruang Sidang DKPP, Arif Budiman Purba selaku kuasa Pengadu menjelaskan dalil aduan terkait perkara nomor 100/DKPP-PKE-V/2016. Teradu, Anggota KPU RI Sigit Pamungkas, diadukan terkait kapasitasnya saat menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU. Pengadu
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (8/6), menggelar sidang etik untuk perkara terkait Pilkada Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Teradu dalam perkara ini adalah dua anggota Panwas Fakfak yakni Dihuru Dekry Radjaloa dan Gazali Letsoin serta lima Komisioner KPU Provinsi Papua Barat yakni Amos Atkana, Yotam Senis, Paskalis Semuanya, Abdul Sidik, dan Christine Ruth
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang dengan Teradu Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Rabu (8/6). Bertempat di ruang sidang DKPP, Alamsyah Hanafiah selaku kuasa hukum Pengaduprincipal Agus Makmur Santoso kembali menyampaikan dalil aduannya di hadapan panel majelis. Pengadu, masih mempertahankan dalil aduannya sebagaimana pemeriksaan sebelumnya yang digelar pada Rabu (25/5). Menurut Pengadu, Ketua
Batu, DKPP – Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, pada kesempatan Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pilwali Kota Batu 2017, yang diselenggarakan di Hotel Horizon Amarta Hills, Kota Batu (3/6), menyatakan bahwa kinerja Penyelenggara Pemilu semakin bagus dari pemilu ke pemilu berikutnya. “Pemilu Luber dan Jurdil resmi dicantumkan Pasal 22E UUD 1945 atau yang kita kenal dengan Pemilu
*** Predikat WTP dari BPK Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan apresiasi terhadap Bawaslu yang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. “Bila Bawaslu merasa bangga dengan capaian ini, DKPP malah merasa terharu dengan status wajar tanpa pengecualiaan,†kata Saut H. Sirait saat memberikan sambutan dalam
Jakarta, – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengapresiasi dengan pengesahan Undang-Undang Pemilukada Tahun 2017. Ia memberikan catatan terhadap Undang-undang tersebut. Nur Hidayat yang juga ketua Bawaslu periode 2018-2011 itu mengatakan, undang-undang baru ini telah memberikan penguatan terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu bisa mendiskualifikasi pasangan calon bila melakukan pelanggaran seperti