Pemilu di Sumut Menjadi Perhatian DKPP

Medan, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat Sumatera Utara menjadi provinsi dengan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik terbanyak. Jumlah pengaduan seluruhnya hingga tahun ini yakni 292 pengaduan, dengan perincian 85 disidang dan 207 ditolak aduannya atau dismiss. Hal itu yang menyebabkan posisi Sumut naik menjadi peringkat pertama, setelah sebelumnya pada 2014 berada di posisi

Ini Pelanggaran Yang Paling Banyak Diadukan

Surabaya, DKPP- Ketidakcermatan atau yang disebut dengan sloppy work, merupakan kategori pelanggaran kode etik yang paling banyak dilaporkan ke DKPP pada Pemilukada serentak 2015. Hal ini disampaikan anggota DKPP Prof Anna dalam kegiatan FGD dengan akademisi wilayah Jatim yang bertema “Evaluasi Kritis Integritas Penyelenggaraan Pemilukada Serentak 2015 dan Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Jatim Peringkat Kedua Kategori Pengaduan Terbanyak

Surabaya, DKPP- Dalam rangka evaluasi terhadap Pemilukada serentak 2015 lalu, DKPP menggelar kegiatan focus group discussion (FGD). Dengan mengundang akademisi di wilayah Jawa Timur, Kamis (16/6).  Tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah “Evaluasi Kritis Integritas Penyelenggaraan Pemilukada Serentak 2015 dan Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Masa Datang”. Hadir langsung dalam kegiatan

Enam Problematika Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu

Palangkaraya, DKPP – Melanjutkan FGD Kamis (16/6), sesi yang dipandu Tenaga Ahli DKPP, Ferry Faturokhman,Ph.D ini membahas problematika pada Pelaksanaan Tahapan Pemilu. Dalam pengantarnya dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini memaparkan enam problematika dalam pelaksanaan tahapan pemilu yakni terkait Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Minggu Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Penetapan. Keenam problematika

NHS: Tujuh Problematika Tahap Pra Pemilu

Palangkaraya, DKPP – Dalam rangka kedudukan KPU, BAWASLU, dan DKPP sebagai satu-kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, DKPP menginisisasi Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilu Tahun 2012-2017: “Penyusunan Laporan dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu”. Setelah pembukaan FGD pada semalam, pagi ini FGD dilanjutkan dengan memetakan problematika pemilukada yang berlangsung dalam kurun waktu 2012-2014 dan

Target FGD adalah Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2012-2017

Palangkaraya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan lembaga penyelenggara pemilu yang bersentuhan langsung dengan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana KPU dan Bawaslu. Meskipun demikian permasalahan penyelenggaraan pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung hampir seluruhnya bersentuhan dengan DKPP. Data per 16 Mei 2016, sebanyak 1.495 pengaduan dan/atau laporan ditolak dan 752 pengaduan dan/atau laporan

Ketua KPU : Rencana JR Masih Dalam Kajian

Jakarta, DKPP – Masih dalam rangkaian perayaan Milad DKPP yang keempat, Senin (13/6), Ketua KPU, Husni Kamil Manik, memberikan keterangan terkait rencana Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 9A Revisi Undang-Undang Pilkada yang telah disahkan oleh DPR. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II, Muhammad Lukman Edy dalam sambutannya menyoal agar KPU tidak melakukan