Putusan No 148/PKE-DKPP-V/2016
Download
Pengaduan LSM Progres Belum Memenuhi Syarat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjelaskan bahwa pengaduan LSM Progres belum memenuhi syarat untuk naik sidang. Kronologisnya sebagai berikut: Pada tanggal 15 Desember 2015 Pengadu atas nama Bambang Susilo datang langsung ke DKPP untuk mengadukan dugaan pelanggaran kode etik KPU Kab. Kendal terkait lolosnya Paslon atas nama Masrur Maskur (calon Wakil Bupati Kab. Kendal).
NHS: Pemungutan Suara Inti Pemilu
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini menjelaskan, Pemilu merupakan mekanisme konversi dari pilihan suara rakyat pemilih ke dalam kursi penyelenggara negara. Inti dari pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) adalah pemungutan suara. Pemilu sendiri diidentikkan sebagai hari pemungutan suara. “Istilah populer di masyarakat kita menyebut Hari H Pemilu atau voting day, election day sebagai pencoblosan/ penusukan,†jelas Nur Hidayat Sardini.
Pimpin Apel, Sekjen Sampaikan Pentingnya Evaluasi Kinerja Dalam Birokrasi
Jakarta, DKPP – Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro memimpin apel pagi, Selasa (3/1) bertempat di halaman parkir Gedung Bawaslu RI, Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Dalam apel tersebut, Gunawan menegaskan pentingnya evaluasi. Kepada staf nonPNS yang telah mengikuti ujian pada tanggal 29 Desember 2017 lalu, Gunawan meminta mereka untuk tidak khawatir. Dijelaskannya, ujian tersebut
Pemilu Berintegritas, Hukum Pemilu Mesti Tegak
Salatiga, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini menjelaskan, penegakan hukum Pemilu adalah prasyarat mutlak Pemilu berintegritas. Integritas Pemilu meliputi: integritas pada proses atau tahapan Pemilu, hasil-hasil Pemilu dan integritas penyelenggara Pemilu. “ Kerangka kerja hukum Pemilu atau legal framework for elections mengharuskan penegakan hukum Pemilu, memuat antara lain pengaturan mekanisme penyelesaian keberatan (complains mechanism),†jelas Nur Hidayat
Dinilai Tidak Jaga Rahasia, Anggota Bawaslu DKI Jakarta Jalani Sidang Kode Etik
Jakarta, DKPP – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Muhammad Jufri terpaksa harus berurusan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, ia dinilai tidak menjaga rahasia. Menurut Krist Ibnu T Wahyudi (Pengadu), pihaknya mendampingi Habib Novel Chaidir Hasan untuk melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama
Papua dan Sumut Wilayah Paling Banyak Pengaduan
Jakarta, DKPP – Selama tahun 2016, Provinsi Papua merupakan wilayah yang paling banyak pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Total jumlah pengaduan sebanyak 302 kasus. “Jumlah pengaduan dari wilayah Papua sebanyak 26 kasus,†kata Nur Hidayat Sardini, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lanjut dia, urutan kedua Sumatera Utara sebanyak 24 kasus atau 7,95 persen. Menurut
Ketua DKPP: Pembubaran Parpol Harus Tetap Melalui Proses Hukum
Makassar, DKPP- Akhir-akhir ini ramai diberitakan oleh media massa terkait usulan agar Bawaslu memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik. Usulan itu disampaikan oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu Komisi II DPR RI (17/12) lalu. Prof Jimly menilai pemberitaan tidak
Ketua DKPP: Penyelenggara Pemilu Adalah Cabang Kekuasaan Kempat
Makassar, DKPP – Teori kekuasaan dalam konteks demokrasi selama ini mengenal ada tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hampir tidak ada yang mengkritisi dengan tiga cabang kekuasaan di atas meskipun zaman terus berubah dan dalam realitasnya sumber-sumber kekuasaan juga banyak bertambah. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menyebutkan, pandangan yang
NHS: DKPP Tidak Hanya Memberi Sanksi Tapi Juga Melindungi Penyelenggara Pemilu
Pontianak, DKPP-Anggota DKPP, Nur Hidayat Sadini (NHS) menegaskan bahwa DKPP tidak hanya memberi sanksi kepada penyelenggara pemilu, namun juga melindungi. Ini disampaikannya dalam Bimtek Terpadu Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada 2017, yang diselenggarakan oleh KPU RI di Pontianak, Rabu (20/12). Dihadapan peserta, yakni KPU dari 57 daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan