Jakarta, DKPP – Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro memerintahkan kepada pejabat eselon II dan III di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI menyerahkan laporan harta kekayaan pejabatan negara. “Kita menerima surat pemberitahuan dari ketua KPK bahwa LHKPN itu menjadi wajib. Sebetulnya, yang menjadi kewajiban adalah hanya untuk eslon satu dan dua. Namun saya meniru Kementerian Keuangan.
Jakarta, DKPP – Sebanyak sembilan belas penyelenggara Pemilu diperiksa DKPP, Kamis (12/1). Terdiri dari ketua dan anggota KIP Kab Aceh Barat Daya, KIP dan Panwaslih Kab.Aceh Jaya serta KIP Kab. Pidie. Sidang digelar melalui video conference di ruang sidang DKPP dan di kantor Bawaslu Provinsi Aceh. Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi Ida Budhiati di Jakarta, memimpin langsung jalannya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap terhadap empat penyelenggara Pemilu, dan 12 sanksi peringatan. Mereka divonis melanggar kode etik penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkat pelanggaran. Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP pada Kamis (12/1/2017) pukul 09.00 WIB. Sidang ini pun bisa
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (12/1), menggelar sidang pembacaan putusan untuk enam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Keenam perkara tersebut adalah dari KPU Kabupaten Halmahera Tengah (dua perkara), Maluku Utara; Panwas Kabupaten Kampar, Riau; Panwas Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara; PPK, PPS, dan KIP Kabupaten Bener Meriah, Aceh; serta PPS
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjelaskan bahwa pengaduan LSM Progres belum memenuhi syarat untuk naik sidang. Kronologisnya sebagai berikut: Pada tanggal 15 Desember 2015 Pengadu atas nama Bambang Susilo datang langsung ke DKPP untuk mengadukan dugaan pelanggaran kode etik KPU Kab. Kendal terkait lolosnya Paslon atas nama Masrur Maskur (calon Wakil Bupati Kab. Kendal).