Pengaduan LSM Progres Belum Memenuhi Syarat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjelaskan bahwa pengaduan LSM Progres belum memenuhi syarat untuk naik sidang. Kronologisnya sebagai berikut: Pada tanggal 15 Desember 2015 Pengadu atas nama Bambang Susilo datang langsung ke DKPP untuk mengadukan dugaan pelanggaran kode etik KPU Kab. Kendal terkait lolosnya Paslon atas nama Masrur Maskur (calon Wakil Bupati Kab. Kendal).

Ketua DKPP Sosialisasi KPU Se_Banten

Ketua DKPP Sosialisasi KPU Se_Banten Ketua DKPP Berikan Tips Menghadapi Gugatan di MK *** Pilih Pengacara Top Lebak, DKPP  Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie memberikan tips menghadapi gugatan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstistusi bagi penyelenggara Pemilu. Setiap penyelenggara Pemilu harus mencatat setiap tahapan yang ada dalam Pemilu.

DKPP Bahas Isu Strategis Terkait Revisi Kode Etik dan Pedoman Beracara Penyelenggara Pemilu

Bogor, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Rabu (30/8) menggelar kegiatan yang bertema ”Rapat Pembahasan Peraturan DKPP tentang Kode Etik Peyelenggara Pemilu dan Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilu”.   Dalam kegiatan tersebut, DKPP mengundang ketua dan anggota Bawaslu dan KPU periode 2017-2022. DKPP juga mengundang ketua dan anggota DKPP, KPU dan Bawaslu masa bakti periode 2012-2017.  Hadir dalam

DKPP Kabulkan Sebagian Aduan Pengadu, Dalam Perkara Etik KPU Provinsi Kalimantan Selatan

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (28/8) menggelar sidang putusan untuk dugaan pelanggaran kode etik Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Mereka adalah Samahuddin, Hairansyah, Nur Kholis Majid, Masyithah Umar, dan  Sarmuji yang diadukan oleh sesama penyelenggara yakni ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalsel, Mahyuni, Azhar Rhidanie, dan Erna Kasypiah. Menurut

Lemah Koordinasi, Ketua KPU Bombana Diberhentikan dari Jabatan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan  Arisman dari jabatannya sebagai ketua KPU Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekaligus, dia juga harus menerima sanksi berupa peringatan keras. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan tiga Putusan pada Senin (28/8/2017) pukul 13.30 WIB. Sidang ini merupakan sidang perdana ketua dan anggota DKPP periode 2017-2022.

Putusan Perdana, DKPP Berhentikan Tetap 2 Penyelenggara Pemilu dan Satu Pemberhentian dari Jabatan Ketua

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada dua penyelenggara Pemilu, dan sanksi peringatan kepada empat penyelenggara Pemilu, serta peringatan keras kepada dua penyelenggara Pemilu. Putusan lainnya adalah berupa sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai ketua. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan tiga Putusan pada Senin (28/8/2017) pukul 13.30 WIB. Sidang

Alfitra Perkenalkan DKPP Pada Panwas Se- Jakarta

Jakarta, DKPP – Pemilu adalah salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sehingga perlu orang-orang baik yang menjalankan atau merawat kedaulatan. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm dalam acara Bimbingan Teknis Bagi Panitia Pengawas Pemilu Kab/Kota se- Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan di Hotel Mercure Ancol, Sabtu (26/8).