DKPP Terus Kembangkan Pelayanan

Bogor, DKPP – Sekretariat Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terus berinovasi dan berkreasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang kian berkembang dan canggih. Tadi malam Bagian Administrasi Pengaduan Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengadakan rapat membahas Sistem Informasi Data Verifikasi Materiel Pengaduan (Sidasimadu) di Bogor, Senin

Putusan DKPP Bersifat Mendidik

Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad memastikan bahwa setiap Putusan DKPP itu sifatnya mendidik. Tidak ada sedikitpun niatan dalam setiap putusan DKPP yang tujuannya untuk mencelakakan penyelenggara Pemilu. DKPP sangat berhati-hati dalam memutus setiap perkara, terlebih karena menyangkut nasib seseorang.  “Sanksi peringatan bertujuan untuk membina dan mendidik. Kita bimbing dan

Tiga Catatan Alfitra Salamm Terkait Potensi Pelanggaran Kode Etik

Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar kegiatan, “Sosialisasi Peraturan No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dan Peraturan No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu” di Hotel Singgasana, Kamis 9/11. Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm menyampaikan catatannya pada acara tersebut. Menurut dia, Indonesia adalah

Prof Teguh: Jaga Nilai Penyelenggara Pemilu Agar Tetap Membara

Surabaya,DKPP – Partai politik memegang misi suci karena di tangan parpol partai politiklah akan lahir pemimpin-pemimpin mulai dari presiden dan wakil presiden di tingkat pusat sampai pimpinan kepala daerah, dari anggota legislatif di tingkat pusat hingga daerah atau anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui mekanisme pemilihan umum. Demikian anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo saat menyampaikan

Ida Budhiati: Penyelenggara Pemilu Agar Menghindari Perbicangan Warung Kopi

Surabaya, DKPP – Semangat yang kuat untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas membutuhkan dukungan stake holder pemilu, partai politik dan elemen yang concern terhadap pemilu. Dalam hal ini bagaimana partai politik bisa melakukan perannya untuk secara bersama-sama mengontrol penyelenggara pemilu sehingga apapun hal yang mengganjal dapat dikomunikasikan dengan baik terlebih dahulu sebelum menjadi persoalan. Hal ini