Pelajaran Berharga Terkait Putusan DKPP bagi Penyelenggara di Sumsel

Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara Sosialisasi Peraturan No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dan Peraturan No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu”, di Hotel Excelton, Kamis 23/11. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Apshani mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh DKPP.

Sosialisasi DKPP Untuk Minimalisir Cacat Integritas Penyelenggaraan Pemilu

Palembang, DKPP –  Ada dua agenda besar bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pilkada 2018 misalnya  akan dilaksanakan tanggal 27 Juni di 171 daerah di Indonesia. Setahun berikutnya, pada tanggal 17 April  akan dilaksanakan Pemilu 2019. Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP memiliki perhatian serius terhadap pelaksanaan dua agenda besar tersebut. Tanggung jawab

Tidak Diaktifkan Usai PSU, KPU Kab. Jayapura Adukan KPU Provinsi Papua

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik yang diadukan oleh ketua dan anggota KPU Kab. Jayapura nonaktif, Senin (20/11). Ketua KPU Kab. Jayapura nonaktif, Lidia Maria Mokay, mengadukan KPU Provinsi Papua terkait dengan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU). “Majelis yang terhormat, berdasarkan Putusan DKPP kami (Ketua

Tingkatkan Pelayanan, Sebelas SOP Persidangan Tengah Disiapkan

Bogor, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan rapat pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Persidangan di Bogor, Jumat (17/11/2017) malam. Hadir anggota DKPP Prof Muhammad, dan Prof Teguh Prasetyo, Kepala Biro Administrasi DKPP, Kabag Administrasi Pengaduan, dan Kabag Administrasi Persidangan serta staf Administrasi Persidangan.   Menurut Kabag Administrasi Persidangan Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dr

Pengadu Memiliki Nama Lain, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Mendapat Rehabilitasi

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berkeyakinan bahwa Mahfuz adalah nama lain dari Pengadu, Mahpud. Keyakinan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang tidak dapat dibantahkan di persidangan. “Teradu I  dan Teradu IV, tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” kata Harjono, ketua majelis dan anggota majelis Prof Teguh Prasetyo, Prof Muhammad, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati

Anggota Bawaslu Sumut Dapat Sanksi Peringatan Keras

Jakarta, DKPP –  Membuat catatan pribadi mengenai personalitas rekam jejak seseorang, sepanjang sekedar untuk kepentingan koleksi data dan informasi pribadi bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum maupun etika. Namun demikian data dan informasi yang bersifat personal dan pribadi akan menjadi masalah hukum dan etika jika tersebar ke publik. Terutama jika data dan informasi tersebut mendiskreditkan

Tiga Bulan Tidak Ikut Pleno Tanpa Keterangan, Anggota KIP Aceh Tenggara Diberhentikan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terpaksa harus menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Budiman Pasaribu, anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Pasalnya, dia tidak pernah ikut pleno dan melaksanakan tugas selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang dengan agenda pembacaan  lima Putusan, pada Rabu (15/11/2017) siang. Selaku ketua majelis Dr Harjono,

Jurnal DKPP Laboratorium Tumbuh Kembang Konsep Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu

Bogor, DKPP – Praktik penegakan kode etik, pada satu sisi dapat memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan dan pada sisi lainnya berhasil menekan pelanggaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Hal tersebut dapat menjadi laboratorium dalam mengeksplorasi, menggali dan mendalami serta mengembangkan berbagai konsep kode etik dan penegakan kode etik dalam berbagai profesi terutama

Hasil Putusan, Sembilan Rehab dan Satu Pemberhentian Tetap

 Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan lima Putusan, Rabu (15/11/2017) pukul 13.00 WIB. Sidang ini disiarkan melalui video conference di kantor Bawaslu Provinsi terkait. Selaku ketua majelis Dr Harjono, dan anggota majelis Prof Teguh Prasetyo, Prof Muhammad, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati. Putusan Perkara yang dibacakan