Biaya Demokrasi Sangat Mahal

Bogor, DKPP – Sudah sewajarnya penyelenggaraan Pemilu ini dikontrol baik oleh masyarakat, aktivis penggiat Pemilu, DPR atau Pemerintah dan lain sebagainya. Pasalnya, biaya pelaksanaan Pemilu itu sedemikian besar.   Pelaksana Harian (Plh) Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini mengatakan, biaya pelaksanaan dari Pemilu ke Pemilu membutuhkan biaya trilyiunan. Pemilu 2004 menghabiskan biaya 9,1

Pengentri Data Perolehan Suara Mesti Diwaspadai

Bogor, DKPP -Pelaksanaan Pemilu sangat riskan dengan adanya vote manipulation atau manipulasi suara terutama yang dilakukan oleh para petugas perekap data. Mereka bisa mengutak-ngatik perolehan suara peserta Pemilu.   Menurut Pelaksana Harian (Plh) Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini, ada sebagian peserta Pemilu yang melakukan strategi yang canggih. Mereka tidak lagi melakukan money politic kepada para calon

NHS: Di DKPP juga Berlaku Kode Etik

Jakarta, DKPP – Tidak hanya anggota KPU dan Bawaslu dan jajarannya yang berlaku kode etik, para anggota DKPP pun terikat oleh kode etik. Mereka  bisa dilaporkan seandainya ada laporan dugaan pelanggaran kode etik. Menurut Pelaksana Harian (Plh) Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini, menjadi seorang anggota DKPP sama juga seperti hakim di peradilan.

TPD Tak Boleh Terlibat dalam Tahapan Pilkada

Jakarta, DKPP – Tahapan pelaksanaan Pilkada serentak di sejumlah daerah sedang berlangsung. Kaitannya dengan Pilkada, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hanya menerima dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.      Juru bicara DKPP Nur Hidayat Sardini mengatakan, DKPP menerima laporan bahwa anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur masyarakat turut memasuki tahapan di Pilkada. Untuk itu, pihaknya

Cegah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pilkada Serentak 2015, DKPP Gelar Sosialisasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kamis (13/8) menggelar kegiatan sosialisasi tentang penegakan kode etik Pilkada serentak 2015 yang bertempat di kantor KPU provinsi Bangka Belitung, Jl. Raya Depati Amir, No 313 Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung. Kegiatan ini mengundang penyelenggara Pemilu yang akan menggelar Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Hadir

DPRD Prov. Bali Diskusi Mengenai Calon Tunggal

Jakarta, DKPP – Calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada menjadi kekhawatiran bagi sejumlah daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2015. Pasalnya, ketiadaan persaingan calon bisa menunda pelaksanaan Pilkada.   Hal itu terungkap saat audiensi anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali, Rabu (12/8).   Menurut  I. Ketut Tama Tenaya menjelaskan bahwa Provinsi Bali akan menggelar  Pilkada

DPRD Bali Audiensi Ke DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan kerja anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali, Rabu (12/8) pukul 12.00 WIB. Mereka adalah Ketut Tama Tenaya, I Komang Nova Sewi Putra, I Gusti Putu W, Tirtawan, Ketut  Budiningsih, I Made Suara Yasa bersama beberapa staf. Rombongan diterima oleh Pelaksana Harian (Plh) Ketua DKPP Nur

Valina: Netralitas Polri dalam Pemilu Juga Menjadi Tugas Mulia

Jakarta, DKPP- Soal netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu tidak hanya menjadi kewajiban para penyelenggara Pemilu. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan seluruh jajarannya pun secara normatif diharuskan memiliki netralitas tersebut. “Sudah menjadi tugas dan jatidiri Polri untuk selalu mengayomi dan menjamin kenyamanan dalam masyarakat. Termasuk dalam Pilkada nanti. Polri harus menjaga netralitasnya, karena itu akan memberikan rasa

Pengaduan Terkait Pilkada Mulai Masuk Ke DKPP

Jakarta, DKPP – Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terkait tahapan Pilkada mulai masuk ke DKPP. Sebagian besar perkara terkait dengan pengaduan dari calon perseorangan.   Menurut Pelaksana Harian (Plh) DKPP Nur Hidayat Sardini, berdasarkan pengaduan yang masuk selama bulan Juni, ada 11 perkara. Dari jumlah tersebut, 4 perkara terkait pengaduan dari calon perseorangan, satu

Hadapi Pilkada di 23 Kab/Kota di Sumut, DKPP Sosialisasikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP- Sebanyak 23 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 2015. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu, memiliki perhatian serius terhadap pelaksanaan Pilkada serentak ini. DKPP ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada di Sumut dapat berjalan sesuai aturan hukum dan aturan etika,