Badung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima 299 aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dan memutus 118 perkara pelanggaran KEPP selama Januari-Desember 2023. Hal itu disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Kinerja DKPP RI Tahun 2023 di Kabupaten Badung, Bali, Senin (11/12/2023) malam. “Dari
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 131-PKE-DKPP/XI/2023 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kota Medan, Jumat (15/12/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan mantan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Harapan Bawaulu (periode 2018-2023). Harapan Bawaulu mengadukan empat penyelenggara Pemilu
Unduh Putusan
Unduh Putusan
Unduh Putusan
Unduh Putusan
Unduh Putusan
Unduh Putusan
Jakarta, DKPP – Manipulasi suara dalam pemungutan dan perhitungan suara menjadi salah satu ancaman serius pemilu serentak 2024 yang akan datang. Potensi manipulasi suara terbuka lebar dan perlu diantisipasi sedini mungkin. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam Rapat Koordinasi Mitigasi dan Potensi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum serta Penyuluhan Kode
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara kepada Anggota Bawaslu Kota Gorontalo Erman Katili selaku Teradu dalam perkara nomor 117-PKE-DKPP/IX/2023. Sanksi Pemberhentian sementara tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Jumat (8/12/2023). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara