DKPP Rekomendasikan Beberapa Hal Terkait Rancangan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tentang Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, Rabu (15/9/2021). Dalam FGD, perwakilan dari DKPP adalah Ketua DKPP, Prof. Muhammad, serta tiga Anggota DKPP, yaitu Dr. Alfitra Salamm, Prof. Teguh Prasetyo, dan

Terlambat Tindaklanjuti Putusan, DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Jawa Barat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 150-PKE-DKPP/VI/2021, Jumat (10/9/2021) pukul 13.30 WIB. Perkara ini diadukan Puga Hilal Bayhaqie. Ia mengadukan Ketua dan enam Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut Bawaslu Jabar), yaitu Abdullah Dahlan, Lolly Suhenty, Sutarno, H.M.

DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Prov. Jawa Barat Pada 10 September 2021

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 150-PKE-DKPP/VI/2021, Jumat (10/9/2021) pukul 13.30 WIB. Perkara ini diadukan Puga Hilal Bayhaqie. Ia mengadukan Abdullah Dahlan, Lolly Suhenty, Sutarno, H.M. Wasikin Marzuki, Yulianto, Yusup Kurnia, dan Zaki Hilmi (Ketua dan Anggota Bawaslu

Tujuh Kali Tidak Hadiri Rapat Pleno, DKPP Berhentikan Tetap Anggota KPU Kab. Maros

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Mujaddid selaku Anggota KPU Kab. Maros. Ia merupakan Teradu I dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) nomor 159-PKE-DKPP/VII/2021. Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Mujaddid dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak sembilan perkara dugaan pelanggaran KEPP, pada Rabu (8/9/2021). Teradu I

Terbukti Tidak Netral Dan Mandiri, DKPP Berhentikan Tetap Anggota KPU Kab. Banjar

Jakarta, DKPP –Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kab. Banjar, Abdul Karim Omar. Sanksi diberikan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak sembilan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) pada Rabu (8/9/2021). Abdul Karim Omar merupakan Teradu dalam perkara nomor 140-PKE-DKPP/V/2021. “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Abdul Karim