DKPP Susun Rekomendasi Kelembagaan dan Sistem Penegakan KEPP di Bali

Bali – DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalukan evaluasi dan merumuskan rekomendasi dalam rangkaian Rapat Evaluasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Tahun 2019 Tahap II, di Hotel Sovereign, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, yang diselenggarakan selama 3 hari, 6 – 8 Desember 2019. Kegiatan ini dikemas dalam diskusi terarah dengan pembagian 3 kelas untuk

Bernad D Sutrisno, “Membangun Sistem Demokrasi untuk Pemilu yang Berintegritas”

Badung, DKPP – Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno menyampaikan Kata Sambutan di hari pertama Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Tahun 2019 Tahap II, di Hotel Sovereign Bali, Kabupaten Badung, Jum’at (6/12/2019). Bernad mengutarakan, rapat evaluasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan Evaluasi KEPP Tahun 2019 Tahap I, pada 29 November hingga 1 Desember 2019

DKPP Gelar Rapat Evaluasi KEPP Tahap II di Bali

Badung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara pembukaan Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 Tahap II, di Hotel Savereign Kuta, Kabupaten Badung, Bali, 6 – 8 Desember 2019. Rapat evaluasi di Bali dibuka dengan Tarian Khas Bumi Dewata dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya Pembukaan secara resmi oleh Ketua DKPP,

Ida Budhiati: Bangun Integritas Pemilu Mulai dari Penyelenggaranya

Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Evaluasi Pencalonan Pemilihan Umum 2019. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pemalang di Hotel Regina Pemalang, pada Kamis (5/12/2019), pukul 10.00 WIB Kegiatan ini dipandu oleh Aida Yunirahmawati, Anggota KPU Kabupaten Pemalang. Hadir juga Mustaghfirin, Harun Gunawan, Wahyono dan Agus Setyanto masing-masing selaku Ketua dan

Alfitra Salamm: Kelemahan Pemilu 2019 Adalah Keserentakannya

Makassar, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm angkat bicara mengenai kelemahan dari Pemilu serentak 2019. Hal ini diungkapkannya dalam Seminar Nasional Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Unhas dengan tema “Evaluasi Pemilu 2019” yang diselenggarakan di Aula Prof. Syukur Abdullah, lantai 3 FISIP Unhas, Makassar, pada Kamis (5/12/2019). “Kelemahan Pemilu Serentak 2019 adalah keserentakannya,” ungkap

Dr. Harjono: Pemilu Jurdil Adalah Strategi Budaya Politik

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono memberikan sambutan pada acara Konferensi Nasional Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019, yang diadakan oleh Bawaslu RI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/12/2019), pukul 12.30 WIB. Kegiatan ini diadakan dalam rangka evaluasi penyelenggara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil

DKPP Akan Gelar ‘Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2019 Tahap Kedua’ di Kuta, Kabupaten Badung, Bali

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Tugas dan wewenang DKPP yakni menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Sesuai ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum, DKPP bertugas menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang

Diduga Tak Patuhi Rekomendasi Pengawas, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 298-PKE-DKPP/IX/2019 pada Rabu (4/12/2019). Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah tersebut adalah Ahmad Fuad Fahrudin, Alimudin Syukri, Lukmanul Hakim, Lalu Darmawan dan Zaeroni.

DKPP Periksa Seluruh Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Sikka

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 315-PKE-DKPP/X/2019 pada Rabu (4/12/2019), pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Amandus Ratason. Ia mengadukan delapan penyelenggara Pemilu di NTT, yakni lima komisioner KPU Kabupaten Sikka dan tiga komisioner Bawaslu Kabupaten Sikka. Lima komisioner