M A K L U M A T
No. 74 & 89/DKPP-PKE-VI/2017
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 74 & 89/DKPP-PKE-VI/2017 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan Sdri. Eva Yulianti, dkk selaku kuasa khusus Sdr. Tonny Tesar dan Sdr. Frans Sanadi sebagai Pengadu I dan          Sdr, Alloysius Renwarin sebagai Pengadu II serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen a.n Sdr. Morris C. Muabuai, Sdri. Septinus Ruwayari, Sdr. Awal Rahmadi, Sdr. Max A. Paduli, dan Sdr. Ruben DL. Arebo sebagai Teradu I, II, III, IV dan V. Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen a.n Sdr. Frank W. Pedai, Sdr. Rahma Jalali, dan Sdri. Elisabeth Kasai sebagai Teradu VI, VII, dan VIII dalam Sidang DKPP pada Kamis 8 Juni 2017, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

I.	DKPP memutuskan bahwa: (1) Menerima pengaduan para Pengadu untuk sebagian;     (2) Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I a.n Sdr. Moris C Muabuai, Teradu II a.n Sdri. Septinus Ruwayari, Teradu III a.n Sdr. Awal Rahmadi, Teradu IV a.n Sdr. Max A. Paduli dan Teradu V a.n        Sdr. Ruben DL. Arebo selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sejak dibacakannya Putusan Ini; (3) Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu VI a.n Sdr. Frank W. Pedai, Teradu VII a.n Sdr. Rahma Jalali, dan Teradu VIII a.n Sdri. Elisabeth Kansai selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen sejak dibacakannya Putusan Ini; (4) Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mencabut Surat keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menerbitkan Surat Keputusan untuk pengaktifan kembali Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;     (5) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk mencabut Surat keputusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 035/K.BAWASLU-PROV.PA/KP.10.00/IV/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dan menerbitkan Surat Keputusan untuk pengaktifan kembali Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen; (6) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; (7) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan                  (8) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;  
II.	Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Kamis 8 Juni 2017 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Jumat  2 Juni 2017; dan
III.	Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 112 ayat (12) UU No 15 Tahun 2011, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, serta sesuai Ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf k, Pasal 9 ayat (4) huruf k, dan Pasal 10 ayat (4) huruf k, dan Pasal 112 ayat (13) UU No 15 Tahun 2011, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (3) huruf b angka 12 UU No 15 Tahun 2011, Bawaslu wajib melaksanakan Putusan DKPP dan mengawasi pelaksanaan putusan DKPP ini.
Demikian agar menjadikan maklum adanya.
Jakarta, 8 Juni 2017
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,
Ketua,
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Anggota-anggota,
Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.                       Saut Hamonangan Sirait, M.Th.  
 Dr. Valina Singka Subekti, M.Si                       	    Prof. Dr. Anna Erliyana S.H., M.H.
       Ida Budhiati, S.H., M.H.	                          Endang Wihdatiningtyas, S.H.