DKPP Periksa Bawaslu Simalungun Terkait Seleksi Panwascam

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 29-PKE-DKPP/II/2023 pada Senin (20/3/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Buyung Tanjung. Ia mengadukan Muhammad Choir Nazlan Nasution, Alfi Mukhair Nasution, Michael Richard Siahaan, Bobi Dewantara Purba, dan Mulia Adil

Ratna Dewi Ingatkan Pentingnya Hubungan Kerja Antar Pengawas

Jakarta, DKPP – Pelaksanaan Pemilu serentak 2024 semakin dekat. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo ingatkan pentingnya menjaga pola kerja antar pengawas Pemilu. Menurut Ratna Dewi, pola kerja antar pengawas yang baik akan menentukan proses Pemilu yang berintegritas serta berkualitas di tanah air. Hal itu disampaikan Ratna Dewi dalam Rapat Fasilitasi dan

J. Kristiadi: Masyarakat Sipil Kontrol Demokrasi dan Pemilu 

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi mengungkapkan masyarakat memiliki peran penting dalam demokrasi dan Pemilu. Peran tersebut sangat vital dan tidak bisa dipandang sebelah mata. J. Kristiadi menyampaikan hal tersebut dalam Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dengan tema Menyongsong Kontestasi Demokrasi: Mencari Wakil Rakyat yang Bervisi dan

Pengadu Tidak Hadir, Sidang Pemeriksaan Bawaslu Musi Rawas Diskors

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 38-PKE-DKPP/II/2023, Jumat (17/3/2023) pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Dahli Saptini. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, yaitu Oktureni Sandhra Kirana. Dahli Saptini mendalilkan Oktureni masih tercatat sebagai Anggota Partai Republik pada 2017,

DKPP Periksa Enam Penyelenggara Pemilu KIP Gayo Lues Terkait Dugaan Titipan dalam Seleksi PPS

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 40-PKE-DKPP/II/2023 pada Jumat (17/03/2023) pukul 08.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Abdullah dan Maripatua Purba. Mereka mengadukan enam penyelenggara Pemilu KIP Kabupaten Gayo Lues. Satu dari enam penyelenggara Pemilu yang diadukan tersebut

DKPP Akan Periksa Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Terkait Keanggotaan Parpol

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 38-PKE-DKPP/II/2023, Jumat (17/3/2023) pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Dahli Saptini. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, yaitu Oktureni Sandhra Kirana. Dahli Saptini mendalilkan Oktureni masih tercatat sebagai Anggota Partai Republik pada

KPU Paser Bantah Subyektifitas Dalam Seleksi PPK

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 25-PKE-DKPP/II/2023, Kamis (16/3/2023) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Yudo Cahyono. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paser, yaitu Abdul Qayyim Rasyid, M. Makbul, Ahyar Rosidi, Arbain, dan Dyah Elly Kusrini, yang secara

DKPP Periksa KIP Gayo Lues Terkait Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 40-PKE-DKPP/II/2023 pada Jumat (17/03/2023) pukul 08.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Abdullah dan Maripatua Purba. Mereka mengadukan Said Abdullah, Ali Akbar, Kahiruddin, Ika Anggraeni, dan Sri Ani yang merupakan Ketua dan

DKPP: Pemilu Tetap Lima Tahun Sekali

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan Pemilu dijalankan setiap lima tahun sekali. Penegasan ini disampaikan Heddy saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Kerja Komisi II,