Medsos Menjadi Perhatian Khusus

Jakarta, DKPP – Media sosial (medsos) tengah menjadi perhatian sangat serius. Pasalnya, fungsinya bisa seperti pisau bermata dua. Medsos bisa memiliki sisi yang positif begitu juga sebaliknya.  Medsos menjadi isu penting dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Desain Sosialisasi Pengawasan Menggunakan Media Sosial dan Whatsapp di Jakarta, Senin (27/11/2017). Hadir anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin,

DKPP Periksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dengan Teradu Bawaslu RI

Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periksa dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Abhan, Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifudin, Rahmat Bagja dan Fritz Edward Siregar selaku ketua dan anggota Bawaslu RI. Mereka diadukan oleh Taufik Basari dkk selaku kuasa hukum dari Mathius Awoitauwse dan Giri Wijayantoro Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab Jayapura tahun 2017. 

Diduga Melanggar Kode Etik, Ketua KPU RI Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa ketua KPU RI Arif Budiman. Dia diadukan oleh Arsi Divinubun dkk selaku kuasa hukum dari Godlief Ohee. Dalam pemeriksaan yang berlangsung bersamaan dengan pemeriksaan ketua dan anggota Bawaslu RI di ruang sidang DKPP, Arsi mendalilkan bahwa ketua KPU RI telah melanggar kode etik. Menurutnya, Teradu telah menandatangai surat

DKPP Akan Menggunakan Aplikasi E-Pengaduan

Bogor, DKPP – Setelah perancangan aplikasi Sistem Informasi Data Verifikasi Materiel Pengaduan (Sidasimadu) atau E- Pengaduan, kini DKPP akan melakukan penerapan aplikasinya.    Tadi malam Bagian Administrasi Pengaduan Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengadakan  penerapan aplikasi Sistem Informasi Data Verifikasi Materiel Pengaduan (Sidasimadu) di Bogor, Senin (26/11/2017).  Hadir Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Muhammad, Alfitra

DKPP Berkejaran Dengan Waktu Dalam Penyusunan Struktur Organisasi

Bogor, DKPP- Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali melakukan pembahasan atas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DKPP yang bertempat di Hotel Sahira – Bogor, Sabtu (25/11). Hal tersebut, merupakan bentuk penyikapan atas diundangkannya UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada 16 Agustus 2017 lalu, terutama ketentuan Pasal 162 yang berbunyi “Untuk

DKPP Susun Modul Pendidikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bogor, DKPP – Sebagai bagian dari proses pencegahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memandang perlu disusunnya desain terkait pendidikan etik. Hal ini disampaikan anggota DKPP Alfitra Salamm dalam kegiatan rapat penyusunan modul pendidikan kode etik penyelenggara pemilu, Jumat (24/11) bertempat di hotel Onih Bogor. Menurut Alfitra penyusunan modul ini sekaligus

Ketua dan Anggota DKPP Adalah Aset Bangsa

Palembang, DKPP – Etika adalah mahkota dan  penyelenggara pemilu adalah pemegang mahkota itu sendiri. Mahkota dimaksud adalah  integritas atau kehormatan penyelenggara pemilu. Integritas sangat bernilai karena itu etika penyelenggara pemilu harus dibangun, dihasilkan dan dijaga. Hal ini disampaikan anggota DKPP dalam pengarahan acara sosialisasi. Prof. Muhammad kemudian mengenalkan ketua dan anggota DKPP kepada peserta sosialisasi.

Ida Budhiati: Honor Bisa Jadi Horor

Palembang, DKPP – Menerima honorarium karena jerih payahnya sebagai narasumber dalam suatu acara adalah wajar saja. Namun jika statusnya sebagai penyelenggara Pemilu mesti hati-hati.Tidak bisa sembarangan.  Menurut Anggota DKPP Ida Budhiati, seorang penyelenggara Pemilu dilarang menerima honorarium sebagai narasumber dari kegiatan yang diselenggarakan oleh partai politik. Larangan tersebut tercantum dalam Peraturan DKPP No. 2 Tentang

Penyelenggara Pemilu Harus Bebas dari Kepentingan

Palembang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Afitra Salamm meminta kepada seluruh penyelenggara Pemilu untuk melepaskan dari kepentingan. Karena masalah kepentingan itulah awal dari sebuah pelanggaran.  Hal tersebut disampaikan dalam acara diskusi Peraturan DKPP No. 2 Tentang Kode Etik  dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, dan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyelenggara Pemilu Harus Update Perkembangan IT

Palembang, DKPP – Masyarakat kini sangat kritis. Kekritisan ini menyebabkan tingginya tingkat kepuasan mereka, dan hal ini berhubungan juga dengan tingkat pelaporan yang tinggi terkait penyelenggaraan pemilu.  Demikian Dr. Alfitra Salamm menyampaikan dalam pembukaan acara sosialisasi di Hotel Excelton, Kota Palembang Kamis 23/11. Dr. Alfitra Salam menyebut setidaknya ada empat catatan bagi penyelenggara pemilu. “Pertama,