Prof Muhammad: Waspadai Potensi Konflik Horizontal di Pilkada

Makassar, DKPP – Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Hal itu disampaikan Anggota DKPP Prof. Muhammad saat menjadi narasumber dalam Deklarasi Tolak Politik SARA dan Lawan

Prof Muhammad: Lima Syarat Pemilu Demokratis

Makassar, DKPP – Dalam pemilu demokratis, ada lima syarat yang harus dipenuhi. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DKPP Prof. Muhammad dalam kegiatan rapat koordinasi dengan stakeholder dengan tema “Deklarasi Tolak & Lawan Politik Uang dan Politisi SARA untuk Pilkada 2018”. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan bertempat di Hotel Grand Clarion Makassar, Rabu, (14/2). Menurut Prof Muhammad

Calon Penyelenggara Pemilu dan Timsel Harus Memiliki Komitmen

Jakarta, DKPP – Perlunya penyelenggara Pemilu yang berkomitmen, proses seleksi demokratis dan juga tim seleksi yang memiliki kredibilitas. Itulah syarat agar menghasilkan penyelenggara Pemilu yang profesional dan berkualitas.    Demikian kesimpulan dalam diskusi Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu  dengan Media (Ngetren  Media) yang diselenggarakan oleh Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan didukung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan tema

Alfitra Salam: Bekerja On The Track Untuk Hindari Pelanggaran Etika

Kendari, DKPP-Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Alfitra Salam menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2018, Senin (13/2). KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rapat pleno terbuka yang menetapkan tiga pasangan calon yakni Asrun-Hugua yang diusung PAN, PDIP, PKS, Gerindra dan Partai Hanura.

Ketua DKPP Berharap Pilkada Aman dan Lancar

Surabaya, DKPP – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menetapkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai calon Gubenur dan Wakil Gubenur Jatim nomor urut 1. Sementara pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim nomor urut 2. Penetapan tersebut melalui Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Dalam

Prof Teguh: KPU dan Bawaslu Jateng Harus Bersinergi Untuk Minimalkan Pelanggaran Etika

Semarang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo hadir memenuhi undangan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam acara Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018, Senin 12/2. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ikhwanuddin selaku Divisi Teknis menyampaikan rangkain tahapan pencalonan,

Usung Tagline “Becik Tur Nyenengke”, KPU Jateng Siap Selenggarakan Pilkada 2018

 Semarang, DKPP – Sudah menjadi tradisi dalam setiap pemilu, salah satu visi penyelenggara adalah bagaimana membuat proses tahapan pemilu berjalan sesuai ketentuan. KPU Provinsi Jawa Tengah berharap Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018 dapat berjalan dengan menggembirakan, berkualitas, dan tidak ada pertentangan mengenai isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Salah satu upaya agar pelaksanaan

Prof. Teguh : Jiwa Dan Roh Spirit Demokrasi Harus Bermartabat

Semarang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Teguh Prasetyo hadir dalam acara Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018, di kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (12/2/ 2018). Hadir dalam acara ini lima Komisioner KPU

DKPP Akan Tagih Janji Terhadap Penyelenggara Pemilu

Surabaya, DKPP – Kewajiban memenuhi janji-janji yang telah disampaikan tidak hanya berlaku pada calon gubernur dan wakil gubenur, akan tetapi juga terhadap penyelenggara Pemilu. “Bukankah penyelenggara Pemilu baik di Bawaslu maupun di KPU itu janjinya itu independen. Janjinya itu tidak memihak. Oleh karena itu,  akan kita awasi apakah mereka konsisten dengan janji itu,” kata Ketua Dewan