DKPP Periksa Pihak Terkait KPU Makassar dan Barru Terkait Verifikasi Faktual Parpol

Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang lanjutan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 71-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makkasar, pada Senin (29/5/2023). Sidang dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo sebagai Ketua Majelis. Anggota Majelis diisi dua Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Selatan dari

Ketua DKPP: Kesampingkan Penundaan Pemilu

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengimbau semua pihak mengesampingkan wacana penundaan Pemilu yang sempat berhembus beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Heddy saat meninjau pelaksanaan verifikasi administrasi (vermin) dokumen persyarataan bakal calon (bacalon) Anggota DPR untuk Pemilu 2024 yang dilakukan KPU di Jakarta, Senin (29/5/2023). “Jadi situasi yang menyatakan

DKPP Akan Kembali Periksa Sebagian Anggota KPU Sulsel dan KPU Pinrang

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 71-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kota Makassar, pada Senin (29/5/2023) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh tiga orang, yaitu Samsang, Alfina Mustafainah, dan Abd. Rahman. Ketiganya memberikan kuasa kepada

Ratna Dewi: Partisipasi Aktif Masyarakat Kawal Pemilu Berintegritas

Palu, DKPP – Peran serta atau partisipasi aktif masyarakat mengawal serta menjaga Pemilu berintegritas adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan kebutuhan utama untuk Pemilu serentak tahun 2024. Anggota Dewan Kehormaran Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengibaratkan partisipasi aktif masyarakat dan Pemilu berintegritas seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Hal

DKPP Kembali Periksa Ketua dan Anggota KIP Aceh Tenggara

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 66-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Senin (29/5/2023) pukul 10.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, Surya Diansyah yang mengadukan Ketua dan empat

DKPP Akan Periksa Sekretaris dan Staf KPU Kabupaten Maybrat Dalam Sidang Tertutup

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 65-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Senin (29/5/2023) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Yonece Isir. Ia mengadukan Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat, Elisa Kambuaya dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten

Ratna Dewi: Spiritualitas Berkaitan Erat dengan Integritas

Palu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan penyelenggara Pemilu multak harus memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Pasalnya, aspek spritualitas erat kaitannya dengan integritas. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya atau hanya berdiri sendiri. Hal ini disampaikan Ratna Dewi pada kegiatan Rapat Koordinasi

PPS Terpilih Diduga Pengurus Parpol, DKPP Periksa KPU Pulau Morotai

Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 64-PKE-DKPP/IV/2023. Ketua KPU Kabupaten Morotai Irwan Abbas serta empat Anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai, yaitu Amina Failisa, Faisal Aba, Iswan Muhammad, dan Arfandi Iskandar Alam secara

DKPP: Tegakkan Hukum Harus Mati Rasa

Palu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan agar setiap penyelenggara Pemilu tidak boleh main-main dalam menegakkan hukum atau aturan dalam melaksanakan tahapan Pemilu. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah,

WhatsApp Image 2023-05-22 at 22.35.07

DKPP: Kemandirian Penyelenggara Pemilu Adalah Mutlak

Makassar, DKPP – Penyelenggara Pemilu adalah sebuah profesi yang bertugas mewujudkan Pemilu sebagai cerminan dari demokrasi itu sendiri. Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan demokratis, penyelenggara Pemilu dipandang harus memiliki kemandirian sehingga dalam membuat kebijakan tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak lain. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi