Prof. Muhammad: Penyelenggara Pemilu Harus Menjadi ‘The Part Of Solution’

Palu, DKPP – Pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang baik penyelenggara, peserta, proses maupun hasilnya berintegritas. Bukan hanya kemenangan seseorang menjadi gubernur, bupati  atau walikota tetapi proses bagaimana dia memenangkan kontestasi itu bisa diterima dengan legitimed dan berintegritas di mata masyarakat. Inilah keutamaan pemilu berintegritas. Hal ini disampaikan anggota DKPP, Prof. Muhammad saat menyampaikan pengantar

Dekan FH Untad: Sosialisasi Pegang Peranan Penting bagi Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas

Palu, DKPP – Sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu bagi perguruan  tinggi khususnya bagi kalangan mahasiswa memegang peranan yang sangat strategis, terkait kontinuitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang hanya dapat berlangsung apabila penyelenggaraan kehidupan bernegara tersebut senantiasa berlandaskan pada konstitusi. Demikian Rektor yang diwakilkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Dr. Sulbadana mengawali sambutannya pada acara

Perspektif Kode etik dan Perspektif Kepentingan DKPP

Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh sebagian orang masih dianggap sebagai lembaga yang memberikan keadilan terhadap tuntutan-tuntutan pencari keadilan. Dalam perspektif penegakan kode etik hal ini benar tetapi dalam perspektif kepentingan yang bersentuhan dengan tugas-tugas teknis hal ini harus diluruskan. Demikian disampaikan anggota DKPP, Prof. Muhammad dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Persiapan

Ini Rekomendasi DKPP Soal DPTHP

Jakarta, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr.  Alfitra Salamm menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilu 2019 di Ruang  Sidang Utama,  Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Ahad (16/9/2018). Rapat ini dipimpin oleh Ketua KPU RI Arif Budiman bersama seluruh anggota KPU RI. Dari Bawaslu hadir Abhan, ketua,  dan

Penyelenggara Pemilu Harus Peka Terhadap Etika

Kendari, DKPP – Penyelenggara Pemilu tidak hanya harus peka terhadap hukum (sense of regulation), tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap etika (sense of ethics). Bicara etika, standar nilai yang sangat tinggi. Jauh di atas hukum. Demikian disampaikan oleh Anggota DKPP Prof. Muhammad saat menjadi narasumber pada acara Rakernis Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 dengan tema

Putusan DKPP Jadi Pelajaran Bagi Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap 15 penyelenggara Pemilu pada Rabu, (12/9/2018) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pukul 14.00 WIB. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan 13 Putusan dari 17 perkara. Pada kesempatan tersebut, DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada 15 penyelenggara Pemilu. Bertindak

DKPP Periksa KPU RI dan Anggota KIP Aceh Utara

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 203/DKPP-PKE-VII/2018 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (12/10/2018) pukul 09.30 WIB. Pengadu: Agustiar (wartawan/peserta seleksi Anggota KIP Aceh Utara). Teradu: Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Hasyim Asyari, Viryan, Evi Novida Ginting

Prof. Teguh Apresiasi Kerja Penyelenggara Pemilu di Sumatera Barat

Padang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Teguh Prasetyo, mengapresiasi kinerja penyelenggara Pemilu di Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada di tahun 2018. Hal ini disampaikan Prof. Teguh saat menjadi narasumber pada kegiatan “Rapat Kerja Teknis Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Bimbingan Teknis Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota