DKPP Periksa Ketua KPU Kabupaten Bandung Terkait Penataan Dapil

Aktivitas

Bandung, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 88-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (21/7/2023). Perkara ini diadukan Cecep Supriatna, bakal calon DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Hanura pada Pemilu tahun 2024. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus

PUTUSAN DKPP: 1 PEMBERHENTIAN TETAP DAN 4 PERINGATAN KERAS

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Panwascam Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, bernama Taufik Iskandar. Sanksi ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (20/7/2023). Taufik Iskandar berstatus sebagai Teradu VI pada perkara Nomor 74-PKE-DKPP/V/2023 yang diadukan oleh Acep Ali yang memberikan kuasa kepada Sopirmas.

DKPP Akan Periksa Ketua KPU Kabupaten Bandung Pada 21 Juli 2023

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 88-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Jumat (21/7/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Cecep Supriatna. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya. Agus Baroya didalilkan tidak

Diduga Persulit Permintaan Informasi, DKPP Periksa Enam Penyelenggara Kabupaten Simalungun

Aktivitas

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 87-PKE-DKPP/VI/2023 yang diadukan Buyung Tanjung. Buyung Tanjung mengadukan Raja Ahab Damanik, Fatimah Yanti Sinaga, Puji Rahmad Harahap, Ramadhani Sari Isni Damanik, dan Salman Abror (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota

Ketua DKPP: Tanpa Aduan, DKPP Tak Bisa Tangani Pelanggaran

Aktivitas

Bandung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan, DKPP hanya bisa menangani dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) jika dugaan pelanggaran tersebut diadukan ke DKPP. Pengaduan dari masyarakat tetap diperlukan meskipun terdapat dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan jajaran KPU atau Bawaslu yang sudah diketahui khalayak ramai atau viral. “DKPP tidak