Atasan Langsung Bisa Tangani Masalah Etik di tingkat Ad Hoc

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati menerangkan, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tingkat ad hoc telah berubah. Jika sebelum 15 Maret 2019 Peraturan DKPP terkait mekanisme penanganan pelanggaran kode etik ad hoc masih berlaku (baca: ditangani DKPP), namun per 15 maret 2019 berlaku Peraturan DKPP yang baru dan dugaan

DKPP Periksa Penyelenggara Pemilu Tingkat Panwascam di Bandung

Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 47-PKE-DKPP/III/2019, Sabtu (23/3/19) pukul 13.00 WIB di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat Pengadu perkara ini adalah Kursin Kurniawan, Roni Rubiat Machri, Syarif Hidayat,  Charles Silalahi, dan Suryana Hadi Wijaya, masing-masing selaku ketua dan

Alfitra Salamm: Jagalah Hubungan dengan Peserta Pemilu

  Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm berpesan kepada penyelenggara Pemilu agar menjaga kode etik penyelenggara Pemilu. “Jagalah perilaku mulai dari rumah sampai luar rumah,” katanya saat memberikan materi dalam acara Sosialisasi Peraturan Bawaslu Mengenai Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS di Hotel

Prof Muhammad: Penyelenggara Pemilu Harus Menjadi ‘The Part Of Solution’

Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Sidang Pemeriksaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor Perkara: 47-PKE-DKPP/III/2019, Sabtu (23/03/19) di Grand Tebu Hotel, Kota Bandung. Rakor dibuka oleh Prof. Muhammad,  didampingi Tenaga Ahli DKPP, Suparmin. Rakor dihadiri oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat,  TPD unsur masyarakat,  jajaran sekretariat KPU

Ida Budhiati Optimis Pada Pemilu 2019

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ), Dr. Ida Budhiati menyatakan bahwa dirinya optimis pada Pemilu serentak yang diselenggarakan pada 17 April 2019 nanti. Ia optimis karena dikelola oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai keahlian dan juga pengalaman. Hal tersebut disampaikan pada saat menjadi narasumber kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/ Kota

Ketua DKPP: Kesan Independen Pun Harus Diperlihatkan

Jakarta, – DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Harjono berpesan kepada seluruh penyelenggara Pemilu bahwa independen itu tidak cukup hanya dalam hati. Tidak cukup sekadar komitmen. “Independen itu harus juga diperlihatkan dalam perbuatan. Kesan independen itu mesti ditunjukkan,” katanya saat menyampaikan materi dalam acara Sosialisasi Peraturan Bawaslu Mengenai Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode

Prof Muhammad Berikan Tujuh Tips Kepada Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP- Ada tujuh tips  sebagai penyelenggara pemilu. Hal tersebut diungkapkan Anggota DKPP Prof Muhammad saat menjadi narasumber kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/ Kota gelombang III yang diselenggarakan oleh KPU RI, Jumat (22/3) di Jakarta. “Ada tujuh tips menjadi penyelenggara pemilu supaya anda khusnul khotimah, insyaallah. Khusnul khotimah bukan berarti meninggal tetapi Isyaallah anda

Anggota DKPP Hadiri Apel gelar pasukan gabungan pengamanan Pemilu 2019 di Halim Perdana Kusuma

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm hadir dalam kegiatan Apel gelar pasukan gabungan pengamanan Pemilu 2019 di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdana Kusuma, Jumat (22/3/2019). Apel ini dipimpin Menko Polhukam Wiranto bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Peserta apel ini diperkirakan berjumlah sekitar 100

Pengumuman Nama Daftar Calon Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Unsur Masyarakat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Per Provinsi Periode 2019-2020

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah bahwa “DKPP mengumumkan calon Tim Pemeriksa Daerah selama 5 (lima) Hari melalui laman DKPP dan media sosial lainnya untuk mendapatkan tanggapan