Pengadu Tidak Hadir, Sidang Pemeriksaan KPU dan Panwaslu Bangkalan Jatim Berlangsung Buka Tutup

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan registrasi Nomor 90/DKPP-PKE-III/2014, Kamis (5/6) melalui video conference  yakni ketua majelis hakim Saut Hamonangan Sirait (anggota DKPP)  berada di ruang sidang DKPP Jakarta sementara Tim Pemeriksa Daerah yakni Nunuk Nuswandari, Kris Nugroho dan Sri Sugeng Pujiatmiko di Bawaslu provinsi Jatim. Dalam formulir aduan Nomor

Sidang KPU Kab Tangerang, Dua Kali Pengadu Tak Hadir dalam Persidangan

Jakarta, DKPP–  Pengadu dengan registrasi Nomor 89/DKPP-PKE-III/2014  atas nama Agus Sofyan yang merupakan kuasa hukum dari Adam Baedawi kembali tidak hadir dalam sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara Pemilu. Sebelumnya pada sidang perdana yang digelar Rabu (28/5) lalu, Pengadu juga tidak hadir dalam persidangan. “Saya sudah menghubungi via telepon, SMS, email, dan faksmile kepada Pengadu menginformasikan

Sidang Kode Etik KPU Padang Lawas Berlangsung Lima Menit

Jakarta, DKPP â€“ Sidang kode etik KPU Padang Lawas dan PPK Kecamatan Barumun, Provinsi Sumatera Utara, berlangsung lima menit, Kamis (5/6). Pasalnya, Pengadu, Irfan Fadila Mawi dan Fauzi Iskandar Nasution absen.   Sidang harusnya dimulai pukul 13.30 WIB. Namun hingga pukul 14.30, Pengadu belum juga hadir. “Pengadu katanya masih di jalan. Sampai ke lokasi sekitar satu

Pengadu Perkara Tanjung Pinang Tak Hadir, Ketua Majelis DKPP Apresiasi Teradu

Jakarta, DKPP– Pengadu untuk perkara Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Martua Bakkara justru tidak hadir dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik jajaran KPU Tanjung Pinang yang diadukan ke DKPP, Kamis (5/6). Alasannya, dia sedang berada di luar kota. Ironis memang, sebagai Pengadu yang berkepentingan atas perkara ini, kesempatan yang diberikan DKPP tidak dimanfaatkan dengan

Ketua DKPP Menghadiri Deklarasi Pemilu Damai

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie bersama Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini menghadiri acara Deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Berintegritas dan Damai di Birawa Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa malam (03/06). Pada kesempatan tersebut hadir kandidat Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Parabowo-Hatta dan nomor urut 2

Diduga Manipulasi Suara, 11 Penyelenggara Pemilu Dari Wilayah Papua Menjadi Teradu di DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa (03/06) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kab Maybrant yakni Amos Atkana, Filter Kambu, Arius Snanfi, Arius Kaitana dan sekretaris KPU Kab. Maybrat, Terianus Isir. DKPP juga memeriksa Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Maybrat yaitu Aris Naa, Marselius Aitrem, Yestinus Kambu dan sekretaris Panwaslu Kab Maybrat Arius

Sidang Ketiga Perkara KPU Sulut Digelar

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Selasa (3/6) menggelar sidang ketiga atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakuakn oleh Ketua dan Anggota KPU Prov Sulawesi Utara. Dalam sidang kali ini, Pengadu yang merupakan Pengadunya yakni aliansi gabungan Parpol yakni PPP, Golkar, PKPI, PKB dan salah satu calon DPD RI

Pengadu Menilai Ketua KPU Yahukimo Pengurus Parpol

*** Majelis Minta Bukti Tambahan Jakarta, DKPP –  Demo sekaligus laporan terkait dugaan keterlibatan ketua KPU Yahukimo Noce Wenda sudah dilakukan, namun oleh ketua KPU Provinsi Papua tidak ditindaklanjuti.  Selain itu, ada juga ada SK pelantikan terkait anggota KPU Yahukimo oleh  ketua KPU Provinsi Papua yang diajukan sebagai bukti.  Demikian disampaikan oleh Selvinus Yual, Pengadu, saat menyampaikan pengaduan dalam

Pengadu Menilai Ketua KPU Boven Digoel Pengurus Partai

Jakarta, DKPP – Selain mengadukan ketua dan anggota KPU Papua, Willibrodus MW Tanggoy dan Cornelis Fransiscus Wigo juga mempermasalahkan ketua KPU Boven Digoel Natalis Tani. Pasalnya, dia terlibat dalam kepengurusan partai politik.   Willibrodus mengatakan, Natalis Tani selaku Ketua KPU Kab. Boven Digoel terlibat partai Politik, dibuktikan dengan SK DPP PKDI (Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia) Nomor: 032.016/DPP/PKDI/TUS/06/2011. “Ini bertentangan dengan undang-undang