Ida Budhiati: Penguatan Regulasi untuk Pembenahan dalam Penyelenggaraan Pemilu

Jakarta, DKPP – Penguatan aspek regulasi merupakan salah satu pembenahan dalam penyelenggaraan pemilu. Masalah-masalah teknis pemilu dapat terjadi akibat kurangnya penegasan regulasi terhadap penyelenggara pemilu. Hal itu diungkapkan Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Orientasi Tugas Penyelenggara Pemilu Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Gelombang VII, yang diselenggarakan KPU RI di Harris

RABU, 6 NOVEMBER 2019, DKPP AKAN BACAKAN 18 PUTUSAN

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 18 Putusan terhadap 18 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14,  Jakarta Pusat pada Rabu (6/11/2019) pukul 13.30 WIB. Menurut Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara yang telah

Ketua DKPP Hadiri ICCIS 2019

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono menghadiri The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2019) dengan tema, “Constitutional Court and the Protection of Social and Economic Rights”, di Hotel Kempinski, Nusa Dua, Bali, Senin (4/11/2019). Acara yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ini sebagai bentuk dan wujud komitmen Indonesia

Prof Muhammad: Perlu Ada Quality Control Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi

Jakarta, DKPP – Dalam rangka standarisasi perilaku etik penyelenggaraan pemilu, pedoman etika dan perilaku, penyelenggaraan pemilu hanya berpedoman pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu. Hukum beracara penegakan kode etik dapat disesuaikan dengan PKPU dan Perbawaslu Hal ini disampaikan anggota DKPP, Prof. Muhammad saat menjadi narasumber

Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Surabaya Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 300-PKE-DKPP/IX/2019, Jum’at, (1 November 2019), di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur. Pengadu dalam perkara tersebut adalah Aan Ainur Rofik. Ia adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) Pemilihan Umum 2019

DKPP Berhentikan Junaidi dari Jabatan Kordiv Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Prov. Sumatera Selatan

Jakarta, DKPP – Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (30/10/2019) pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, DKPP memberikan sanksi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk Perkara Nomor 228 & 229-PKE-DKPP/VIII/2019. Sanksi tersebut terdiri atas Peringatan

DKPP Berhentikan Anggota Bawaslu Provinsi Sumsel Dari Jabatan Kordiv Hukum, Data & Informasi

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap 19 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP memberikan sanksi kepada sejumlah penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar kode etik