DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo

Aktivitas

Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 316-PKE-DKPP/X/2019, sidang bertempat di kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kamis (28/11/2019), pukul10.00 WITA. Pengadu pada perkara tersebut adalah Syarif Poneta dan Fransisco Manahampi. Sedangkan Teradunya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo serta kepala Sekretariat Bawaslu

DKPP Akan Gelar ‘Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2019 Tahap Pertama’ di Kota Batam

Rilis Pers

Jakarta, DKPP –  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.Tugas dan wewenang DKPP yakni menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Sesuai ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum, DKPP bertugas menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan

Sekretaris DKPP Hadiri Rapat Kerja Komisi II DPR-Mendagri

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadiri Rapat Kerja yang diselenggarakan Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Rapat Kerja ini diadakan guna membahas Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Periode 2020-2024. Dalam forum ini, Mendagri Tito Karnavian menyebutkan bahwa

DKPP Berikan Peringatan Kepada Dua Penyelenggara Pemilu

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan putusan terhadap sembilan (9) perkara di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14,  Jakarta Pusat pada Rabu (27/11/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada dua penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut dijatuhkan kepada