Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 13 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (12/2/2020) pukul 13.30 WIB. Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno menuturkan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 010-PKE-DKPP/I/2020 di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kota Palu, Selasa (11/2/2020) pukul 09.00 WITA. Perkara dengan registrasi pengaduan 09-P/L-DKPP/I/2020 ini diadukan Abdul Majid. Ia mengadukan Anggota KPU Parigi Moutong, Tahir. Dalam pokok
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 326-PKE-DKPP/XI/2019 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Sabtu (8/2/2020). Perkara ini diadukan oleh Ketua Umum Partai Nangroe Aceh (PNA), Irwandi Yusuf, yang memberikan kuasa kepada Isfanuddin Amir, Husni Bahri Tob, Haspan
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan nomor perkara 324-PKE-DKPP/XI/2019 dan 325-PKE-DKPP/XI/2019 di Kantor Panwaslih Kota Banda Aceh, Sabtu (8/2/2020). Teradu dalam dua perkara ini yakni Yunadi HR sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu Mukhlis, Marwansyah, Ivan
Batam, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan perdana terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 02-PKE-DKPP/I/2020 di Kantor KPU Kota Batam, Batam, Jumat (7/2/2020), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh H. Syamsuri. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam, yakni Syailendra Reza Irwansyah, Rezeki Bosar
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mulai menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 06-PKE-DKPP/I/2020 di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Perkara ini diadukan mantan Caleg dari Partai Gerindra, Misriani Ilyas, yang memberi kuasa kepada Muh. Salman Darwis dan Slamet Santoso. Misriani merupakan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk tiga perkara di Kota Banda Aceh, pada Sabtu (8/2/2020). Tiga perkara tersebut adalah perkara nomor 324-PKE-DKPP/XI/2019, 325-PKE-DKPP/XI/2019 dan 326-PKE-DKPP/XI/2019. Sidang dari tiga perkara ini beragendakan mendengarkan pokok aduan dari Pengadu serta mendengarkan penjelasan dari Teradu, Saksi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 02-PKE-DKPP/I/2020, di Kantor KPU Kota Batam, Jumat (7/2/2020), pukul 09.00 WIB. Pengadu perkara ini adalah H. Syamsuri, S.T., M.Si. Sedangkan Teradunya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam yakni, Syailendra Reza Irwansyah, Rezeki
Banjarmasin, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) nomor perkara 04-PKE-DKPP/I/2020 di kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kamis (6/2/2020), pukul 09.00 WITA. Dalam perkara ini, Samsani selaku Pengadu merupakan mantan Ketua KPU Kabupaten Tanah Bumbu. Ia mengadukan Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP – Pengurus Besar Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan (PB IKAMI Sulsel) melakukan audiensi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Ruang Rapat Sekretaris DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020) hari ini. PB IKAMI Sulsel diterima oleh Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Kepegawaian (HKK) DKPP, Aris Munandar,