Rakortas Virtual DKPP: Matangkan Rencana Pelayanan Online

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melaksanakan rapat koordinasi terbatas (rakortas) melalui video conference dengan agenda Reformulasi Program, Kegiatan, dan Anggaran DKPP selama pandemi COVID-19 pada Kamis (23/4/2020). Rakortas dipimpin Ketua DKPP, Prof. Muhammad dan dihadiri empat anggota lainnya yakni Dr. Ida Budhiati, Dr. Alfitra Salamm, Prof. Teguh Prasetyo, dan Didik Supriyanto, M.IP.

Relevansi Semangat Kartini Untuk Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2020 Berintegritas

Memperjuangkan emansipasi sejatinya memperjuangkan integritas diri. Semangat Kartini dapat dijadikan teladan dalam menegakkan integritas penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Bagaimana semangat Kartini ini menjadi teladan untuk menegakkan integritas penyelenggaraan pemilu khususnya Pilkada serentak 2020 mendatang? Berikut petikan wawancara dengan Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati melalui telepon pada Senin (21/4/2020) siang.   Unduh Wawancara Lengkap Dengan Ida

Sekretariat DKPP Kembali Semprot Disinfektan di Lingkungan Kantor

Jakarta, DKPP – Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali melakukan penyemprotan di lingkungan kantor DKPP, Jalan KH. Wahid Hasyim No. 117, Jakarta, pada Rabu (22/4/2020). Penyemprotan yang dimulai pada pukul 14.00 WIB ini kembali dilakukan untuk memastikan lingkungan kantor DKPP bersih dan aman di tengah pandemik virus corona (COVID-19) yang menjangkit semua provinsi di

Kehormatan Tidak Perlu Dikejar, Diburu, Apalagi Diperebutkan Oleh Penyelenggara Pemilu

Didik Supriyanto, S.IP, M.IP resmi menjadi Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mulai Rabu (15/4/2020). Didik mengucap sumpah jabatan menjadi satu dari tujuh “pendekar” penegak kode etik pemilu. Akankah kehadiran Didik di DKPP memberi lebih banyak warna dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu? berikut petikan wawancara dengan Didik Supriyanto sesaat setelah pengucapan sumpah:   Unduh

Penundaan Pilkada Serentak 2020 Dari Perspektif Hukum Keadilan Bermartabat

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Mendagri, pada Senin (30/3/2020) lalu setuju pada kesimpulan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 23 September mendatang. Ada sejumlah konsekuensi yang mungkin muncul akibat dari penundaan tersebut.   Selain konsekuensi hukum, teknis, dan anggaran, juga status petugas penyelenggara di lapangan.

Nilai dan Prinsip Kerja, Arahan Pertama Prof. Muhammad Kepada Jajaran Sekretariat DKPP

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad memberikan arahan kepada jajaran Sekretariat DKPP pada Jumat (17/4/2020). Ini merupakan arahan pertama dari Muhammad sebagai Ketua DKPP. Kepada jajaran Sekretariat DKPP, ia berpesan agar jajaran Sekretariat DKPP melanjutkan tugas mulia sebagai penyelenggara pemilu dengan niat tulus dan ikhtiar serius untuk memberikan yang terbaik

Tunda Sidang Pemeriksaan, DKPP Surati Pengadu Yang Perkaranya Memenuhi Syarat Sidang

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menunda seluruh jadwal sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) selama masa darurat penanganan pandemik virus corona atau COVID-19. Penundaan sidang pemeriksaan tersebut merujuk pada Surat Keputusan (SK) Nomor 07/SK/K.DKPP/SET-04/IV/2020 yang ditandatangani oleh Ketua DKPP, Prof. Muhammad pada 16 April 2020. Ada 16 perkara dugaan

DKPP Minta Masukan Keamanan Untuk Rapat Virtual Kepada Menkominfo

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta masukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) cq. Dirjen Aplikasi Informatika, terkait keamanan untuk rapat virtual selama masa bencana pandemi virus corona (COVID-19). Permintaan ini tertuang dalam surat bernomor 0749-SET-06/IV/2020 yang ditanda tangani oleh Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno di Jakarta, Kamis (16/4/2020) kemarin. Dalam surat

DKPP Tunda Sidang Pemeriksaan Selama Darurat Corona

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menunda semua sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) selama masa darurat penanganan pandemik virus corona (COVID-19). Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 07/SK/K.DKPP/SET-04/IV/2020 yang ditandatangani oleh Ketua DKPP, Prof. Muhammad pada 16 April 2020. SK ini menetapkan dua hal, pertama

Jadi Anggota TPD Dua Periode, Ferry Daud Liando: Luar Biasa

Jakarta, DKPP – Mendapatkan kepercayaan sebagai Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan perkara mudah. Terlebih DKPP merupakan satu-satunya lembaga penegak kode etik pemilu di Indonesia, bahkan di dunia. Hal ini yang dirasakan Anggota TPD Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Ferry Daud Liando. Peneliti isu-isu kepemiluan ini diangkat menjadi anggota TPD