DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Terkait Dokumen Perbaikan Bapaslon Perseorangan

Mataram, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 91-PKE-DKPP/IX/2020 pada Sabtu (3/10/2020) pukul 09.00 WITA. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa yang diperiksa adalah M. Wildan, Aryati, Nurul Khairani, Muhammad Ali, dan Muhammad Kaniti. Mereka diadukan oleh koleganya

Prof. Teguh Prasetyo Kenalkan Pilkada Bermartabat Ke Media Malut

Ternate, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo mengenalkan konsepsi Pilkada bermartabat kepada insan pers Maluku Utara saat kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) di Ternate, Jumat (2/10/2020) malam. “Jadi pilkada bermartabat adalah pilkada yang menolak politik uang, isu-isu SARA, adu domba antar golongan, dan hoaks. Seperti itu,”

Jika Terapkan Protokol Kesehatan Konsisten Dan Maksimal, Pilkada Serentak 2020 Tidak Akan Menjadi Kluster Baru Covid-19

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad kembali menegaskan Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember bukan harga mati bagi pemerintah maupun penyelenggara pemilu. Peluang untuk menunda pilkada di 270 kabupaten, kota, dan provinsi masih terbuka lebar, jika pandemi Covid-19 terus berlangsung dan semakin memburuk. Hal tersebut disampaikan Prof.

Alfitra Salamm: Demokrasi Indonesia Kontradiksi Covid-19

Mataram, DKPP – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dan penyelenggara pemilu adalah menyakinkan masyarakat jika

Ida Budhiati: Pemilu Berintegritas Tidak Cukup Dengan Penegakan Hukum

Jakarta, DKPP – Penegakan hukum pemilu dinilai tidak cukup untuk membangun serta mewujudkan pemilu yang berintegritas. Tetapi juga perlu dibangun sebuah sistem integritas yang dikhususkan bagi penyelenggara pemilu. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati mengatakan beban hukum kepemiluan sangat berat serta penegakan memerlukan waktu antara tiga minggu sampai dengan dua bulan. Hal

DKPP Periksa Delapan Penyelenggara Pemilu Halmahera Selatan Terkait Rekrutmen PPK

Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Halmahera Selatan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 92-PKE-DKPP/IX/2020 pada Jumat (2/10/2020), pukul 09.00 WIT, di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut). Dari delapan penyelenggara pemilu yang diperiksa, lima di antaranya adalah Ketua dan Anggota

SABTU 3 OKTOBER 2020, DKPP AKAN PERIKSA KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN SUMBAWA

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 91-PKE-DKPP/IX/2020 pada Sabtu (3/10/2020) pukul 09.00 WITA di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa, yaitu Syamsihidayat, Ruslan, Lukman Hakim, Hamdan dan

Tegakkan Pemilu Bermartabat, Prof Teguh Prasetyo: Penyelenggara Bermisi Suci

Ternate, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo berpesan agar penyelenggara pemilu harus tahan godaan atau bujuk rayu dari peserta pemilu atau pun tim sukses (timses) dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Pesan tersebut disampaikan Teguh saat memimpin Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku

Kuatkan Demokrasi dan Pemilu, DKPP Tandatangani MoU dengan Universitas Khairun Ternate

Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Khairun pada Kamis (1/10/2020). Penandatanganan yang dilakukan di Aula Universitas Khairun, Ternate, ini dilakukan guna menguatkan demokrasi dan pemilu di Indonesia. Dalam kesempatan ini, DKPP diwakili oleh Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo, dan Kepala Bagian Hukum, Kerja

JUMAT 2 OKTOBER 2020, DKPP PERIKSA DELAPAN PENYELENGGARA PEMILU KAB. HALMAHERA SELATAN

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 92-PKE-DKPP/IX/2020 yag digelar pada Jumat (2/10/2020) pukul 09.00 WIT. Sidang ini diadukan oleh Alan Hasan. Ia mengadukan delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Halmahera Selatan, yang terdiri dari lima Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan